Network
SERANG, (KB).- Rencana Bank Banten melakukan right issue dinilai akan membuat saham pemprov terancam terdilusi atau mengalami penurunan presentase kepemilikan. Oleh karena itu, Pemprov Banten harus memberikan penyertaan modal kembali sehingga sahamnya di Bank Banten tetap jadi yang tertinggi.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Banten Ade Hidayat mengaku, sudah mendapatkan informasi terkait right issue yang akan dilakukan Bank Banten.
"Bank Banten sudah lakukan RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa). Mereka menerbitkan saham baru sebanyak-banyaknya 400 miliar lembar saham, satu lembar saham dihargai Rp 8," katanya, Ahad (1/3/2020).
Dengan right issue tersebut, saham Pemprov Banten di Bank Banten punya kemungkinan dilusi.
"Nanti jumlahnya tidak mayoritas dan pengendali lagi. Maka atas kondisi itu jika Pemprov Banten memandang perlu sebagai pemilik saham pengendali maka pemprov harus mengucurkan dananya kembali," ucapnya.
Menurut hitungannya, jumlah yang harus dikucurkan agar saham pemprov tetap menjadi mayoritas kurang lebih Rp 300 miliar. Jumlah tersebut juga sisa yang belum dikucurkan pemprov sebagai amanat Perda tentang Penyertaan Modal kepada Bank Banten. "Sekitar (Rp) 300 miliar," katanya.
Komisi III DPRD Banten mendorong pemprov agar memberikan penyertaan modal pada APBD Perubahan 2020. Namun, politisi Gerindra ini menilai seluruhnya ada pada ranah Pemprov Banten.
"Komisi III menunggu pemprov saja. Karena Pemprov Banten lah yang berkepentingan selaku pemilik saham, yang diwakili oleh BGD (PT Banten Global Development)," ucapnya.
Baca Juga : Bank Banten Terbitkan Saham Baru
Sementara, Direktur Utama Bank Banten Fahmi Bagus Mahesa mengatakan, pihaknya akan berupaya agar right issue tetap menjadikan saham Pemprov Banten menjadi pengendali. Sejauh ini pihaknya juga sudah melakukan komunikasi dengan Pemprov Banten terkait penyertaan modal pada APBD Perubahan 2020.
