Network
JAKARTA, (KB).- Pemerintah perlu mengoptimalkan peran Bulog dan BUMN terkait menjadi offtaker komoditas pertanian untuk menjamin ketersediaan stok pangan dan hasil pertanian para petani nasional. Kebijakan ini juga untuk menjaga pendapatan jutaan petani Indonesia yang saat ini mengalami kelesuan pasar akibat dampak pandemi covid-19.
Saat ini komoditas pertanian, seperti sayuran dan hortikultura, yang diproduksi petani serapan pasarnya rendah. Ini karena berkurangnya bandar-bandar yang selama ini membeli produk pertanian dari petani dan mensuplai ke pasar-pasar dan industry yang mengakibatkan lesunya ekonomi, terganggunya jalur distribusi logistik, dan menurunnya daya beli masyarakat.
Hal tersebut terungkap dalam Focus Group Discussion (FGD) Online Staf Khusus Wakil Presiden RI Bidang Ekonomi & Keuangan bersama Tim Ekonomi Kerakyatan Arus Baru Indonesia (ARBI) yang diselenggarakan melalui webinar, Rabu (1/4/2020) sore.
Mengusung tema “Strategi Efektivitas Implementasi Stimulus Ekonomi Dampak Covid-19” kegiatan tersebut menghadirkan nara sumber Dr Lukmanul Hakim (Staf Khusus Wapres RI Bidang Ekonomi & Keuangan), Dr. Ir. Wahyu (Direktur Utama PTPN 8), Dr. Maxdeyul Sola (Sekretaris Jenderal Dewan Jagung Indonesia), Prof. Dr. Muhammad Syakir (Perhimpunan Ahli Agronomi Indonesia), Nasyith Madjidi (Praktisi Investasi & Keuangan), dan Anas Iskandar, (Kepala Divisi Social Enterprise BRI). FGD dipandu oleh moderator Guntur Subagja (Asisten Stafsus Wapres Bidang Ekonomi & Keuangan).
Staf Khusus Wapres RI Bidang Ekonomi & Keuangan, Dr Lukmanul Hakim menyampaikan bahwa Pemerintah perlu mengoptimalkan peran Bulog dan BUMN untuk ketersediaan pangan dan menjadi offtaker produk hasil pertanian.
Menurut dia, perlu tindak lanjut segera atas kebijakan pemerintah mengeluarkan stimulus penanganan dampak covid-19 senilai Rp 405,1 triliun, yang sebagian diantaranya untuk pemulihan ekonomi nasional dan UMKM termasuk sektor pertanian. “Ini harus kita tindaklanjuti dan diimplementasikan secara efektif,”ujarnya.
Meski persedian beras terbatas, tidak merekomendasikan impor beras untuk saat jangka pendek ini. Karena berdasarkan pengalaman, proses impor juga membutuhkan waktu, realisasinya bisa 2-3 bulan kemudian. Sementara impor komoditas lainnya seperti gula pasir, bawang bombay, dapat dipertimbangkan. “Saat ini dibutuhkan pendataan stok pangan dari berbagai pihak untuk memperoleh data yang akurat,” kata Lukmanul Hakim, yang juga Ketua Umum ARBI.
Prof Dr Muhammad Syakir menambahkan, selain cadangan beras di Bulog, saat ini stok beras di penggilingan besar sekitar 1,2 juta ton, dan stok beras di pasar induk sekitar 26 ribu ton. “Total cadangan beras saat ini diperkirakan sekitar 3,6 juta ton. Sementara konsumsi beras rata-rata per bulan sekitar 2,5 juta – 3 juta ton,” ungkapnya.
Sementara itu, Dr. Wahyu mengingatkan perlunya ketersediaan pangan yang cukup di masa pandemi covid-19 ini. Setidaknya, memiliki cadangan beras dan kebutuhan pokok lainnya untuk 3-6 bulan ke depan. Menurut data informasi lapangan, stok beras saat ini di Bulog sekitar 1,4 juta ton. Sementara kebutuhan beras rata-rata sektiar 2,5 juta ton – 3 juta ton per bulan.
