Network
KABAR BANTEN - Kementerian Pertanian melalui Badan Karantina Pertanian (BKP) Kelas II Cilegon mengusung tiga komoditas lokal di Provinsi Banten dalam rangka menyukseskan program 1000 Desa Gerakan Tiga Kali Ekspor (Gratieks). Selain itu, BKP Cilegon juga menetapkan 29 Desa Gratieks di Provinsi Banten.
“Kami menetapkan 29 Desa Gratieks di Provinsi Banten dan mengusung tiga komoditas lokal Banten di antaranya Buah Manggis, Daun Talas Beneng dan Melon Emas,” ujar Kepala BKP Kelas II Cilegon, Arum Kusnila Dewi, melalui keterangan tertulis BKP Cilegon, Kamis 10 September 2020.
Ia mengatakan, ketiga jenis komoditas tersebut merupakan unggulan lokal yang sangat laku di pasar internasional. Untuk itu, pihaknya mendorong dan memfasilitasi agar secepatnya Provinsi Banten mampu mewujudkan program 1000 Desa Gratieks tersebut.
“Provinsi Banten telah mempunyai rumah packing untuk buah manggis yang telah diregristasi oleh Badan Karantina dan pihak otoritas Cina. Saat ini, kami tinggal menunggu hasil dari HACCP (Hazard Analis Critical Control Point),” ujar Arum.
Baca Juga : Turunan Jagung dan Gandum, Mentan Ekspor Produk Banten
Untuk ekspor daun talas beneng dalam bentuk rajangan kering, kata Arum, dapat segera diekspor dan disertifikasi kesehatannya oleh Badan Karantina. Namun demikian, negara pengimpor yaitu Australia dan Belanda mempunyai standar minimal dalam sekali pengiriman yaitu sebanyak 5 kontainer atau berkisar 40 ton.
"Untuk melon emas, bisa dikirim saat ini juga. Pengiriman dibawah satu ton melalui bandar udara Soekarno - Hatta. Tinggal kami periksa kesehatan dan standar mutunya," ujar Arum.
Sementara itu, Kepala Dinas Provinsi Banten Agus Tauchid mengapresiasi kepada BKP Kelas II Cilegon yang telah konsisten untuk mendukung peningkatan kesejahteraan petani Banten melalui program 1000 Desa Gratieks.
“Potensi ekspor komoditas pertanian di Banten banyak, diantaranya adalah manggis, daun talas beneng, emping melinjo dan lainnya. Untuk mewujudkan hal tersebut, tentunya dibutuhkan kerjasama yang kuat dan solid, baik antar instansi yang berkaitan maupun dengan para pelaku usaha dan kelompok tani,” ujar Agus.***
