Network
KABAR BANTEN-Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan lembaga tinggi negara memiliki fungsi legislasi dan pengawasan serta anggaran, namun pada kenyataannya dianggap tidak berjalan optimal.
Namun hanya ada dua pilihan bagi DPD hyang sebenarnya lembaga kuat di negara ini yaitu diberi penguatan atau dibubarkan.
Soal DPD RI diberi penguatan atau dibubarkan, diungkap tiga senator atau anggota DPD yang curhat dalam tamu Youtube Akbar Faizal Tanpa Sensor, pada Senin, 7 Februari 2022 malam.
Mantan Anggota DPR RI dua periode itu menyampaikannya di hadapan tiga anggota DPD RI yang menjadi tamunya. Mereka adalah Ketua Komite I Facrul Razi, Ketua Komite II Bustami, dan Ketua BULD Bahasim.
Baca Juga: Jadwal Pemilu 2024: Pilkada Digelar Terpisah, Lebih Dulu Pilpres, DPR, DPD, dan DPRD
Dimintai tanggapannya terkait pernyataan pembuka Akbar Faizal, Facrul Razi dngan menggebu-gebu menyatakan bahwa kehadairannya di DPD adalah bagian dari proses sejarah yang kita diciptakan.
“Namun apakah DPD diperkuat atau dibubarkan, saya lebih setuju premis yang kedua, dibubarkan. Dengan catatan, kita dibubarkan setelah melawan oligarki. Kita lihat kekuatan oligarki,” katanya.
Namun ternyata jika DPD dibubarkan, menurut dia, berarti republik ini murni dimenangkan oleh oligarki.
“Karena oligarki inilah yang menjadi lawan kekuatan rakyat. jadi kita ini refresentatif daerah. Lawan daeri kekuatan daerah adalah oligarki,” katanya menegaskan.
Jika DPD dibubarkan, maka momentumnya adalah kemenangan oligarki di republik ini dan kekelahan demokrasi.
Ketika ditanya arahnya kemana, menurut Facrul Razi, ini menjadi sebuah kesadaran politik masyarakat apakah siap DPD dibubarkan atau tidak.
Karena yang kita lawan sekarang oligarki, ketidakadilan, kesenjangan ekonomi daerah, dan ketertinggalan daerah yang hari ini menjadi kewenangan dan tanggung jawab DPD.
“Dan ketika itu dibubarkan rakyat akan sadar bahwa perjuangan dan perlawanan DPD tidak main-main, kita disumpah alquran, disumpah di bawah Pancasila,”katanya.
Anggota DPD RI Bustami Zainudin mengatakan soal kerisauan semua, yang idealnya bangsa ini dengan biaya yang besar melalui sebuah reformasi membuat struktur neagra yang menuju keidealan.
“Ada eksekutif, legislatif, yudikitif, dimana kita berbicara dulu. Sebenarnya menurut saya DPD itu, menurut sya Pak Akbar, orang kampung. Dulunya mau ke Jakarta itu betul-betul lah, orang deso,” katanya.
Baca Juga: Komite III DPD RI Dukung Alokasi 2 Persen APBN dan APBD dalam RUU Sistem Keolahragaan Nasional
“Karena kita ini ngalami ngurus daerah. Apapun kebijakan Jakarta, akhirnya yang punya dampak kita, kita yang punya dampak. Tambang ada di kita, duitnya semua dibawa ke Jakarta. Hutan digundulin semua kena banjir segala macem, yang dampak kita,” katanya.
Bustomi kemudian menyinggung soal koalisi besar pemerintah yang menyatu, menurut dia, siapa lagi yang akan membawa misi daerah.
“Bayangkan kalau di Jakarta ini, dengan pola yang model kita sekarang ini, koalisi besarnya menyatu seperti ini, sekarang ini, siapa lagi yang akan membawa misi daerah?,” katanya bertanya.
Per hari ini kita berjuang setiap hari menyuarakan kerisauan kita melalui mekanisme konstitusuonal, mengikut yang sdiah dijadwal. Namun dengan kewenangan terbatas ini, kita tidak bisa apa-apa. Soal perkebunan saja,
Menurut Bahasim, soal budjeting tidak memiliki kewenangan. Namun apakah masyarakat merasakan kehadiran DPD, menurutnya merasakan.
Ketika ditunjukkan sorotan kinerja DPD, hanya 66 persen atau masih mending dibadning DPR dan Partai Politik. “Ini masih hebat DPD, dengan segala keterbatasan tapi bisa segini,” katanya.
Baca Juga: Bantu Kesejahteraan Guru Honorer, DPD RI Kunjungi Pemkot Tangsel
Dalam survei yang ditunjukkan Akbar Faizal tersebut, MPR, DPD, DPR dn partai politik berada di posisi terbawah dibandingkan lembaga lainnya.
Pernah berpikir enggak pada satu masa ketika DPD mendapat kewenangan seperti DPR, dia akan berada di posisi teratas.***
