Network
LEBAK, (KB).- Sedikitnya lima puluh orang aktivis yang tergabung dalam Keluarga Mahasiswa Lebak (Kumala), menggelar aksi di halaman gedung DPRD Lebak di Jalan Abdi Negara Rangkasbitung, Rabu (28/2). Dalam aksinya itu, aktivis Kumala mendesak agar kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai menyengsarakan masyarakat, segera ditinjau ulang oleh pemerintah pusat. Para aktivis Kumala juga mendesak agar pihak DPRD turut melayangkan protes terhadap kenaikan harga BBM agar desakan tersebut direalisasikan pemerintah pusat. Koordinator aksi Kumala, Fahmi mengatakan, pemerintah pusat belum pantas menaikkan harga BBM dikala masyarakat masih terbebani oleh kenaikan harga tarif dasar listrik di akhir tahun 2017. Selain itu, ujar Fahmi, pemerintah pusat seharusnya tidak menaikkan harga BBM, dikala masyarakat kecil sedang terbebani oleh mahalnya harga sembilan bahan pokok (sembako). ”Kami menilai, penetapan kenaikan harga BBM ini akan semakin membuat masyarakat kalangan ekonomi menengah ke bawah semakin terbebani. Maka dari itu, kami mendesak pemerintah pusat untuk melakukan peninjauan ulang,” ujar Fahmi. Agar desakan terhadap pemerintah pusat terkait kenaikan harga BBM ditinjau ulang mampu direalisasikan. Fahmi mengatakan, pihaknyapun meminta kepada pihak DPRD Lebak, agar turut melakukan protes secara resmi. ”Saya minta wakil rakyat di DPRD Lebak, jangan hanya diam saja serta tidak berkeinginan untuk melakukan protes terkait kenaikan harga BBM ke pemerintah pusat,” ucapnya. Anggota Fraksi Golkar DPRD Lebak, Nana Sumarna yang menemui aktivis Kumala di halaman DPRD menegaskan, keinginan Kumala agar harga BBM tidak mengalami kenaikan, sama dengan keinginan DPRD Lebak. Karena apapun alasannya, saat ini masyarakat akan semakin terbebani jika harga BBM mengalami kenaikan. ”Aksi demo Kumala yang mendesak agar harga BBM tidak mengalami kenaikan akan langsung saya informasikan ke pimpinan dewan untuk ditindaklanjuti. Kami mengapresiasi suara rekan-rekan Kumala yang telah menyuarakan protesnya atas kenaikan BBM yang sangat membebani masyarakat kecil,” tutur Nana Sumarna. (Lugay/Job)***
-
Minggu, 19 Mei 2024 -
Network
-
