Network
LEBAK, (KB).- Kebijakan Pemprov Banten memindahkan kas daerah dari Bank Banten ke Bank Jabar Banten (BJB) menuai kritik. Kebijakan itu dianggap terlalu tergesa-gesa, karena seharusnya perlu melalui kajian sosial dan ekonomi terlebih dahulu.
Hal itu disampaikan gabungan organisasi yang tergabung dalam Aliansi Banten Menggugat (ABM) dalam konferensi pers yang digelar di sekretariat jalan raya Rangkasbitung-Pandeglang KM 7, Kecamatan Warunggung, Senin (27/4/2020).
Ketua ABM Arwan menyampaikan, keputusan Gubernur Banten Nomor 580/Kep.144-HUK/2020, terkait pemindahan kas daerah Pemprov Banten dari Bank Banten ke BJB sangat tidak tepat dan tergesa-gesa. Sebelum mengeluarkan kebijakan itu, pemindahan kas daerah Bank Banten ke BJB seharusnya melakukan kajian terlebih dulu, baik dari aspek sosial maupun ekonomi.
"Banyak hal yang tidak wajar dalam kebijakan itu. Salah satunya, soal waktu penetapan yang sangat singkat, yaitu hanya satu hari per 21 April 2020," ujarnya.
Baca Juga : Pemprov Banten Pilih Simpan Kas di BJB
Menurut dia, kebijakan itu merupakan keputusan yang sangat stategis. Sehingga, perlu kajian yang dalam dan matang untuk mengukur dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan. Pemprov Banten tidak boleh tergesa-gesa dalam menetapkan sebuah kebijakan.
"Harus dengan kajian yang matang, karena ini bisa berdampak bagi perekonomian," ucapnya.
Hampir senada disampaikan Suryana pembina PPKB. Ia menduga ada tindakan melawan hukum dalam persoalan ini. Ambigunya produk hukum yang dituangkan dalam konsederan keputusan gubernur yang menyertakan pendapat Kepala perwakilan Bank Indonesia (BI) Banten.
"Soal pembahasan likuiditas dan perpindahan kas daerah itu beda soal dan penanganan. Jadi menurut kami ini terkesan dipaksakan," katanya.
Pihak AMB juga akan mengawal persoalan itu dengan akan melayangkan surat somasi kepada sejumlah lembaga yang berkaitan dengan persoalan itu. Seperti Gubernur Banten, Kepala BPKAD Banten, Perwakilan BI Banten, pejabat PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk, pejabat PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.
