Network
LEBAK, (KB).- Pihak DPRD Lebak mengkritik kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak yang lamban merespon bantuan bagi warga terdampak bencana banjir dan longsor. Salah satunya, kurang respon terkait realisasi bantuan dari pusat.
Anggota DPRD Lebak Fraksi Gerindra M Agil Zulfikar meminta agar Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya mengevaluasi kinerja BPBD. Alasannya, kinerja BPBD Lebak lamban dalam menindaklanjuti surat dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait bantuan untuk korban yang terdampak bencana banjir dan longsor yang terjadi awal Januari 2020 lalu.
"Keterlambatan pencairan bantuan stimulan berupa Dana Tunggu Hunian (DTH) maupun rehabilitasi korban bencana, terjadi karena BPBD lamban merespon. Padahal, saat itu mereka (BNPB) meminta BPBD Lebak segera dilakukan evaluasi data korban bencana,” ucapnya, Ahad (26/7/2020).
Ia mengungkapkan, surat dari BNPB tersebut telah disampaikan pada bulan April 2020. Namun tidak segera ada balasan hingga berbulan-bulan. Sehingga, membuat bantuan dana stimulan tak kunjung cair.
"Hingga saat ini dana stimulan belum cair. Baru DTH yang cair, itupun setelah banyak desakan dari berbagai elemen masyarakat," katanya.
