KABAR BANTEN - Indonesia telah memasuki babak baru dalam upayanya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan berperan aktif dalam perdagangan karbon global.
Pada hari Selasa, Presiden Indonesia, Joko Widodo, secara resmi meluncurkan sistem perdagangan karbon pertamanya di negara tersebut, yang bertujuan untuk menciptakan pasar yang dapat mendanai pemotongan emisi gas rumah kaca dan menjadikan Indonesia sebagai peserta utama dalam perdagangan karbon global.
Indonesia, sebuah negara kepulauan yang merupakan rumah bagi area hutan hujan terbesar ketiga di dunia, juga merupakan salah satu negara penghasil emisi gas rumah kaca terbesar di dunia.
Baca Juga: Sejumlah Motor dan Mobil Dinas Polres Metro Tangerang Kota tak Lolos Uji Emisi
Indonesia telah menetapkan target untuk mencapai netralitas karbon pada tahun 2060.
Pada peluncuran perdagangan karbon ini, sebanyak tiga belas kredit karbon dengan total hampir 460.000 metrik ton setara karbon dioksida (CO2e) dari proyek PT Pertamina Geothermal Energy di Sulawesi Utara diperdagangkan dengan harga 69.600 rupiah ($4,51) per ton, seperti yang terlihat di papan perdagangan di Bursa Efek Indonesia yang memfasilitasi perdagangan tersebut.
Pembeli-pembeli kredit karbon tersebut termasuk beberapa bank terbesar di Indonesia seperti Bank Central Asia (BCA) dan Bank Mandiri, serta unit-unit lain dari perusahaan energi negara Pertamina, dan perusahaan-perusahaan di sektor pertambangan, di antara lain.
Mengutip dari Reuters, Presiden Joko Widodo menyatakan optimis bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk upaya pengurangan karbon, terutama melalui solusi berbasis alam, dan pasar karbonnya dapat tumbuh hingga mencapai 3.000 triliun rupiah ($194,30 miliar).
Baca Juga: Mengenal Uji Emisi dan Manfaatnya Bagi Kendaraan
"Saya sangat optimis bahwa Indonesia dapat menjadi pusat perdagangan karbon dunia asalkan langkah-langkah konkret diambil secara konsisten dan bersama-sama oleh semua pemangku kepentingan," kata Jokowi saat peluncuran.
Pada tahap awal, perdagangan ini bersifat sukarela, tetapi pemerintah sedang mengupayakan rencana untuk mengeluarkan regulasi nasional lebih lanjut tentang polusi, yang akan mencakup pajak karbon, ungkap Luhut Pandjaitan, seorang menteri senior yang mengawasi regulasi untuk penetapan harga karbon, dalam acara peluncuran ini.
Beberapa pembangkit listrik tenaga batu bara terbesar di Indonesia telah mulai melakukan perdagangan izin emisi sejak Februari.
Seorang pejabat dari Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan bahwa pemerintah akan menetapkan batasan tingkat emisi untuk empat sektor lainnya: kehutanan, proses industri dan penggunaan produk, pertanian, dan pengelolaan limbah.
Baca Juga: Catat! Ini Cara Daftar Uji Emisi Kendaraan dan Dapat Sertifikat Lolos
Indonesia juga akan mengadopsi standar internasional dan mempercepat upaya untuk mendapatkan pengakuan saling terhadap pasar luar negeri agar dapat menawarkan kredit karbonnya kepada pembeli asing, meskipun Luhut menekankan bahwa perdagangan karbon lintas batas tidak boleh mengganggu target Jakarta sendiri dalam Perjanjian Paris.
Transaksi dalam sistem perdagangan emisi ini dicatat menggunakan teknologi blockchain, kata Luhut.
Dengan meluncurnya sistem perdagangan karbon ini, Indonesia memasuki era baru dalam upaya globalnya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan berkomitmen untuk mencapai netralitas karbon pada tahun 2060.***