Network
Sementara itu, Ketua Serikat Nelayan Tradisional Indonesia Kajadin menginginkan Presiden Joko Widodo dapat memilih sosok yang memiliki rekam jejak yang baik untuk menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan definitif selanjutnya.
Baca Juga: Turun ke Pasar Rau Kota Serang, Petugas Gabungan Temukan Harga Beberapa Bahan Pokok Naik
Dia mengutarakan harapannya agar Menteri Kelautan dan Perikanan yang akan dipilih Presiden adalah figur yang mempunyai rekam jejak yang baik dan berani mengambil terobosan dalam pengelolaan perikanan.
"Syarat kedekatan dengan nelayan bukan cuma jargon atau lips service, tapi yang penting adalah mampu menghasilkan kebijakan yang berpihak kepada nelayan," kata Kajidin.
Baca Juga: Pertumbuhan Melambat, IPM Banten 2020 Peringkat 8 Nasional
Ia berpendapat, sejumlah kebijakan yang selama ini dinilai bermanfaat bagi nelayan dan pengusaha adalah regulasi tentang asuransi mandiri di mana KKP memberlakukan wajib asuransi bagi awak kapal ikan yang akan melakukan operasi penangkapan ikan.
Selain itu, ujar dia, kebijakan lainnya yang bermanfaat adalah proses perizinan kapal ikan yang dibuat secara lebih transparan."Zaman Dirjen Perikanan Tangkap dijabat oleh Zulficar Mochtar, perizinan kapal telah dibuat transparan dan cepat," kata Kajidin.
Baca Juga: Dewan Soroti Protokol Kesehatan di Transmart Cilegon
Sebelumnya, Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati menginginkan agar siapa pun yang terpilih menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan pengganti Edhy Prabowo berani mencabut regulasi terkait ekspor benih lobster.
"Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru harus betul-betul berani mencabut sejumlah peraturan menteri yang bermasalah, khususnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 12 Tahun 2020 yang memberikan izin ekspor benih lobster," kata Susan Herawati.
