Network
KABAR BANTEN - Pemerintah memutuskan melanjutkan pemberian insentif bagi tenaga kesehatan yang menangani pandemi Covid-19, namun besaran insentif untuk 2021 ini akan mengalami penurunan alias dipotong dari jumlah sebelumnya.
Perihal ini dikutip dari salinan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : S-65/MK.02/2021 soal ketetapan besaran insentif nakes.
Surat itu diteken oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati tertanggal 1 Februari 2021, menindaklanjuti surat Menteri Kesehatan Nomor KU.01.01/Menkes/62/2021 tanggal 21 Januari 2021, tentang Permohonan Perpanjangan Bagi Tenaga Kesehatan dan Peserta PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis) yang Menangani Covid-19.
Baca Juga: Rombongan Nakes Kota Serang Liburan ke Dieng, Kepala Puskesmas: Semuanya Sudah Divaksin
Mendengar hal tersebut, pegiat sosial yang juga sebagai dokter tersohor dr.Tirta mengomentarinya melalui cuitan via Twitter, dengan mengembalikan kepada kebijakan insentif ini.
"Soal insentif Nakes, saya coba aspirasikan via Staff Presiden, Pak Dany dan via Stafsus Menkes pak @BudiGSadikin," ucap akun @tirta_hudhi, Kamis, 4 Februari 2021.
Lebih lanjut, Dr.Tirta pun merasa iba terhadap Tenaga Kesehatan Covid-19, yang telah berjuang menghadapi langsung para pasien yang terjangkit.
Baca Juga: Insentif Tenaga Kesehatan Dipangkas 50 Persen, Sitaan Koruptor Bisa Dicairkan?
"Soalnya kasian kawan-kawan PPDS. Mereka juga punya keluarga untuk dinafkahi," kata Tirta menambahkan.
Dan inilah nominal besaran intensif yang akan diterima Dokter, Nakes dan PPDS Covid-19 di 2021, apabila terjadi pemotongan berdasarkan dalam surat. Walaupun tenaga kesehatan dan peserta PPDS yang menangani Covid-19 akan tetap diberikan insentif dan santunan kematian.
Insentif bagi dokter spesialis sebesar Rp 7,5 juta, peserta PPDS Rp 6,25 juta, dokter umum dan gigi Rp 5 juta, bidan dan perawat Rp 3,75 juta, tenaga kesehatan lainnya sebesar Rp 2,5 juta. Sementara itu, santunan kematian per orang sebesar Rp 300 juta.
Baca Juga: Anggaran PEN Ditambah, Tapi Insentif Nakes Dikurangi?Surat Kemenkeu ke Kemenkes Disorot
"Pelaksanaan atas satuan biaya tersebut agar memperhatikan hal-hal berikut: satuan biaya tersebut merupakan batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui, agar tetap memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yaitu akuntabilitas, efektif, efisien dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan," demikian bunyi poin kedua surat tersebut.
Pada poin ketiga tertulis, satuan biaya berlaku terhitung mulai bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021, dan dapat diperpanjang kembali jika ada kebijakan baru terkait penangangan pandemi Covid-19 serta hanya berlaku untuk tenaga kesehatan di daerah yang masuk darurat pandemik dan melakukan tugas penanganan Covid-19.
Jika dibandingkan dengan tahun lalu, besaran insentif nakes 2021 ini turun cukup signifikan.
Adapun tahun 2020, besaran insentif untuk dokter spesialis Rp 15 juta, dokter umum/dokter gigi Rp 10 juta, bidan atau perawat Rp 7,5 juta, dan tenaga medis lainnya Rp 5 juta. Sementara santunan kematian bagi tenaga medis yang meninggal karena tertular corona masih tetap sama sebesar Rp 300 juta.
Adapun, teknis pelaksanaan pemberian insentif dan santunan kematian tenaga kesehatan dan peserta PPDS yang menangani pasien Covid-19 dimaksud dikoordinasikan oleh Kementerian Kesehatan.***
