Network
KABAR BANTEN - Revisi Undang-Undang atau RUU Pemilu, kembali bergulir di Komisi II DPR RI.
Selain bisa menjadi titik masuk atau entry point terhadap penyempurnaan sistem demokrasi di Indonesia, juga ada 8 undang-undang yang perlu direvisi untuk mengefektifkan pemilihan umum di Indonesia.
Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tanjung, mengatakan, RUU Pemilu dalam rangka penyempurnaan sistem demokrasi Indonesia. Apalagi dalam kepemiluan, ada 8 undang-undang yang perlu direvisi.
Baca Juga: TERBARU, Pilgub Banten Bisa Digelar 2022, RUU Pemilu Tuntas Tahun Ini, DPR Usulkan Dua Opsi
“Di antaranya UU Pemilu, UU Pilkada, UU Partai Politik, dan UU pemda. Melalui Revisi UU Pemilu, rencananya akan menyatukan UU Pemilu dan UU Pilkada,” kata Ahmad Doli Kurnia Tanjung, dikutip Kabar Banten dari youtube DPR RI.
Baca Juga: Spekulasi Sekda Cilegon Begulir, Bakal Jadi Godaan Pemimpin Baru, Relawan Helldy-Sanuji Ingatkan Ini
Menurut Ahmad Doli Kurnia Tanjung, undang-undang yang membicarakan kepemiluan itu ada dua rezim. Pertama, rezim pemilu dan dan kedua rezim pilkada. Meski pun namanya sama-sama pemilu.
Akan tetapi, pada praktiknya ada overlapping. Selain itu, juga ada penafsiran di lapangan yang secara teknis berbeda - beda antara pemilu dengan pilkada.
Baca Juga: Kota Cilegon Krisis Pemandi Jenazah, Wakil Wali Kota Terpilih Minta Bantuan UIN
Selain jenis pemilu,dia menambahkan, RUU Pemilu juga akan mencermati dan mengevaluasi lembaga penyelenggara pemilu.
Baca Juga: Buruan Daftar! SPAN PTKIN UIN SMH Banten Dibuka, Begini Cara Daftar berikut Syaratnya!
Tujuannya, untuk menghindari konflik lembaga pemilu dan menghindari konflik lembaga. Sebab, masih ada dari aparat penyelenggara yang terjebak masalah. Bukan hanya masalah etik saja, tapi juga masalah hukum.
Baca Juga: Kota Tangerang Kerap Banjir, Normalisasi Sungai, Pemkot Minta Bantuan Pusat
“Nanti saya kira akan evaluasi, proses seleksinya lebih ketat. Bukan hanya professional, poahak tentnag kepemiluan, tapi integritas juga,” katanya.***
