Network
KABAR BANTEN- Polemik hilangnya nama pendiri Nahdlatul Ulama (NU) KH Hasyim Asy'ari dengan digantikan tokoh Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam buku Kamus Sejarah oleh Menteri Pendidikan dan Budaya (Mendikbud) bikin Haikal Hasan gerah.
Lewat cuitannya, Haikal Hasan menyinggung Mendikbud terkait kasus dihapusnya nama KH. Hasyim Asyari yang terganti menjadi beberapa tokoh PKI pada buku Kamus Sejarah.
Tak hanya itu, Haikal Hasan mengklaim tak menemukan lagi nama sosok pendiri NU, justru mendapati isi halaman yang terdapat nama tokoh PKI dalam Kamus Sejarah.
"Buku Kamus Sejarah Kemendikbud baru, Hal.51: Darsono Notosudirjo-Komunis, Hal.58: DN.Aidit-Komunis, Hal.87: Henk Sneevliet-Komunis, Hal.262: Samaoen-Komunis," tulisnya, Kamis, 22 April 2021.
"Pendiri NU, Hadratus Syaikh KH.Hasyim Asyari. Halaman berapa?," ujarnya melanjutkan dalam cuitan akun @haikal_hasan.
Pada akhir penemuannya, Haikal Hassan bukan kembali menyenggol Mendikbud, tetapi justru melempar pertanyaan kepada warganet.
Baca Juga: Wisuda ke-29, Lulusan IAIB Serang Diminta Lanjutkan Pendidikan
"Ini kenapa pada diam? Ada apa dengan bangsa ini? Cari dalangnya!," katanya mempertanyakan.
Menanggapi hal tersebut, pihak Mendikbud membuka suara melalui Direktur Jenderal (Dirjen) Kebudayaan Kemendikbud, Hilmar Farid.
"Inti beredarnya protes dari kalangan yang menuding Kemendikbud atas penghilangan jejak tokoh pendiri NU, Hadratus Syech Hasyim Asyari dalam Kamus Sejarah Indonesia Jilid I," kata Hilmar dari portal kemendikbud.go.id.
“Kemendikbud selalu berefleksi pada sejarah bangsa dan tokoh-tokoh yang ikut membangun Indonesia, termasuk Hadratus Syech Hasyim Asy’ari dalam mengambil kebijakan di bidang pendidikan dan kebudayaan,” ujarnya menambahkan.
Hilmar yang juga dikenal sebagai sejarawan melengkapi pernyataannya dengan fakta.
“Museum Islam Indonesia Hasyim Asyari di Jombang didirikan oleh Kemendikbud. Bahkan, dalam rangka 109 tahun Kebangkitan Nasional, Kemendikbud menerbitkan buku KH. Hasyim Asy’ari: Pengabdian Seorang Kyai Untuk Negeri,” tuturnya.
Baca Juga: Tokoh Adat Suku Baduy Menangis, Gurandil Rusak Kawasan Gunung Liman
Meluruskan tudingan yang dimaksud kalangan tersebut, Hilmar menjelaskan bahwa buku Kamus Sejarah Indonesia Jilid I tidak pernah diterbitkan secara resmi.
Dokumen tidak resmi yang sengaja diedarkan di masyarakat oleh kalangan tertentu merupakan salinan lunak (soft copy) naskah yang masih perlu penyempurnaan.
"Naskah tersebut tidak pernah kami cetak dan edarkan kepada masyarakat," ucapnya.
Baca Juga: Tingkatkan Kinerja ASN, Plh Bupati Pandeglang Gencar Blusukan
Lebih penting lagi, lanjut Hilmar, naskah buku tersebut disusun pada tahun 2017, sebelum periode kepemimpinan Mendikbud Nadiem Anwar Makarim.
"Selama periode kepemimpinan Mendikbud Nadiem Anwar Makarim, kegiatan penyempurnaan belum dilakukan dan belum ada rencana penerbitan naskah tersebut,” tuturnya.
Keterlibatan publik menjadi faktor penting yang akan selalu dijaga oleh segenap unsur di lingkungan Kemendikbud.
"Saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa tidak mungkin Kemendikbud mengesampingkan sejarah bangsa ini, apalagi para tokoh dan para penerusnya,” kata Hilmar menutup.***
