KABAR BANTEN - Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menginginkan adanya peran serta Pemerintah Desa, untuk mengalokasikan dana desa guna kepentingan PAUD. Salah satunya untuk honor kesejahteraan kepada pengajar.
Hal tersebut terungkap usai melaksanakan monitoring Kelompok Kerja Bunda PAUD Banten, di delapan kabupaten dan kota.
“Setelah monitoring kami menjadi tahu permasalahan guru PAUD di delapan kabupaten dan kota. Salah satunya mereka meminta peran dana desa untuk kepentingan PAUD, untuk memberikan honor kesejahteraan kepada pengajar,” kata Wakil Pokja Bunda PAUD Banten Yayah Rukayah saat ditemui di Kota Serang.
Baca Juga: Siap Dibuka! PAUD, TK, SD, dan SMP di Kota Serang Belajar Tatap Muka Mulai 4 Januari 2021
Ia mengatakan, banyak guru PAUD bersuara terkait anggaran dana desa yang bisa membantu 5 persen untuk PAUD. Tapi pada implementasinya belum semua aparat desa memahami terkait Peraturan Menteri Desa (Permendes) terkait dana tersebut.
“Dari peraturan menteri desa tersebut masih banyak aparat desa yang belum memahami terkait dana desa untuk PAUD,” ujarnya.
Terkait implementasi tersebut ia mengatakan, perlu adanya komunikasi dengan organisasi mitra terutama kepada Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi) dan Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (IGTKI).
Baca Juga: Lembaga PAUD Diminta Berbadan Hukum
Kemudian permasalahan lain yakni kualitas kompetensi guru PAUD, perlu dilakukannya peningkatan karena masih banyak guru PAUD lulusan SMA dan SMP.
“Kami minta kepada Himpaudi dan IGTKI agar berkomunikasi terkait dana desa apakah sudah disalurkan ke guru-guru PAUD untuk dikawal. Kami juga menemukan permasalahan lain yakni kompetensi karena masih banyak guru PAUD lulusan SMA dan SMP,” katanya.***