KABAR BANTEN - SMA Negeri 1 Cikande menyelenggarakan In House Training (IHT) program sekolah penggerak (PSP).
Dari kegiatan yang dilaksanakan selama 6 hari tersebut diharapkan guru SMA Negeri 1 Cikande bisa memahami konsep Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM). Kemudian mengenal tujuan Capaian Pembelajaran (CP), Tujuan Pembelajaran (TP), dan Acuan Tujuan Pembelajaran (ATP).
"Kami berharap guru yang mengikuti IHT dapat mengenal modul pembelajaran, konsep pembelajaran dan assessment kurikulum merdeka serta penguatan projek penguatan profil pelajar Pancasila" kata Kepala SMA Negeri 1 Cikande Mulyadi.
Baca Juga: Temuan PPDB 2023, Ombudsman Banten: 5.413 Bangku SMA Negeri tak Terisi
Ia mengatakan, kegiatan tersebut untuk mempersiapkan guru dalam penerapan implementasi kurikulum merdeka pada tahun ajaran baru 2023/2024.
Kegiatan tersebut wajib diikuti oleh semua guru yang ada di SMA Negeri 1 Cikande.
"Implementasi kurikulum merdeka sudah didesain oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), kita menggunakan kurikulum mandiri," ujarnya.
Mulyadi mengatakan, SMA Negeri 1 Cikande gabung bersama Program Sekolah Penggerak yang terdiri dari seluruh Indonesia.
"Punya pendamping dan pengawas yang ditunjuk langsung oleh Kemendikbudristek dan sudah dilatih juga," ujar Mulyadi.
"Kalau sebelumnya untuk melaksanakan kegiatan dilakukan sendiri, sekarang sudah ada pendamping sehingga ada pengarahnya," katanya menambahkan.
Sebagai sekolah penggerak, SMA Negeri 1 Cikande menjadi sekolah katalis untuk pelaksana Kurikulum Merdeka. Di Kabupaten Serang sempel sebagai sekolah penggerak yakni SMA Negeri 1 Cikande.
"Untuk menjadi sekolah penggerak prosesnya tidak mudah harus mengikuti seleksi yang terdiri administratif, ada wawancara dan itu tidak sembarangan," ucapnya.
Baca Juga: Banyak Aduan Jalur Zonasi, 2.000 Calon Siswa SMP di Kota Serang Diarahkan Masuk Sekolah Swasta
Ia menuturkan, pemateri dalam kegiatan IHT sekolah penggerak dari internal yang sudah dilatih sebelumnya.
"Jadi ada namanya komite pembelajaran yang sudah mendapat Surat Keputusan dari kepala sekolah, kemudian diajukan ke Kemendikbudristek melalui Balai Guru Penggerak," ujarnya.
"Yang diajukan itu satu orang guru, satu orang guru Bimbingan Konseling, kemudian satu orang pengawas dan satu orang kepala sekolah," tuturnya menambahkan.***