Network
KABAR BANTEN - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten (Dindikbud Banten) bakal mengurangi rombongan belajar (Rombel) SMK Negeri.
Hal Itu diberlakukan tahun ajaran baru 2023 untuk jurusan SMK yang lulusanya jadi penyumbang terbesar angka pengangguran di Banten.
Kepala Dindikbud Banten Tabrani menduga, ada jurusan pelajaran di SMK yang tidak lagi relevan dengan kebutuhan tenaga kerja saat ini. Sehingga menjadi penyebab tingginya angka pengangguran di Banten lantaran saat siswa sudah lulus sulit mendapatkan pekerjaan.
"Kenapa SMK menjadi penyumbang tertinggi. Bisa jadi ada jurusan jurusan yang dipasar kerja itu sudah penuh atau ada jurusan jurusan yang kurang relepan," ujar Tabrani di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten, Kamis 10 November 2022.
Baca Juga: Penyumbang Terbesar Pengangguran di Banten, Al Muktabar: Jurusan di SMK Akan Dievaluasi
Dengan demikian, Tabrani menegaskan bahwa jurusan-jurusan yang saat ini diberlakukan di SMK bakal dievaluasi dengan melakukan penyisiran terhadap sejumlah jurusan, hingga ditemukan jurusan yang menjadi penyumbang angka pengangguran tertinggi."Itu yang akan kita evaluasi," ujar Tabrani.
Tabrani memastikan, proses evaluasi tidak sampai memakan waktu yang cukup lama. Sebab evuasi dilakukan berdasarkan studi per jurusan.
"Engga lama itu mah tinggal kita lihat berdasarkan studi," katanya.
"Misalkan jurusan mesin masih diperlukan engga di jurusan listrik masih diperlukan engga, jurusan keperawatan masih diperlukan engga," katanya.
Baca Juga: Lulusan SMK Penyumbang Terbesar Pengangguran di Banten, BPS Ungkap Penyebabnya
Hasil evaluasi bakal dijadikan rujukan untuk tahun ajaran baru 2023.
"Berharap tahun pelajaran yang akan datang jurusa jurusan yang sudah kurang diminati itu kita kurangi," harapnya.
Tabrani menjelaskan, kurangi yang dimaksud bukan jumlah jurusan di SMK, tetapi mengurangi jumlah rombel dijurusan yang sudah tidak relevan dengan kebutuhan tenaga kerja saat ini.
"Contoh jurusan perkantoran ini kita kurangi, biasa volumenya 3 rombel menjadi hanya satu rombel," jelasnya
Sebaliknya, jumlah rombel untuk jurusan yang lulusan siswanya banyak dibantu perusahaan, bakal diperbanyak.
Baca Juga: Ketua DPRD Kota Serang Sebut Penghapusan Honorer Akan Menambah Angka Pengangguran di Daerah
"Nanti bagi jurusan yang banyak diminati dunia usaha industri kita perbanyak," tegasnya.
Sebelumnya, Pj Gubernur Banten Al Muktabar juga menyoroti persoalan lulus SMK menjadi angka pengangguran paling tinggi. Sebagaimana yang dirilis BPS Provinsi Banten, Senin 7 November 2022.
Dimana berdasarkan tingkat pendidikan tertinggi (TPT) lulusan SMK menjadi angka pengangguran paling tinggi yakni mencapai 13,52%. Artinya dari 100 orang angkatan kerja lulusan SMK, terdapat sekitar 14 orang menganggur.
"Setelah kita pelajari lebih jauh ini persoalan jurusan," ujar Al Muktabar usai menghadiri Paripurna di DPRD Banten, Selasa 8 November 2022.
Baca Juga: Empat Amalan Utama di Hari Jumat, Nomor 4 Paling Penting
Oleh karenanya, sebagai langkah untuk mengatasi lulusan SMK jadi pengangguran, Al Muktabar bakal mengevaluasi mata pelajaran atau keahlian jurusan yang ditetapkan di SMK.
"Jadi sekarang saya fokus menerapi apa apa saja yang memang bisa mendapatkan solusi dan terukur. Kalo lulusan SMK berkontribusi terhadap pengangguran harus kita lihat dulu pada jurusan apa ?," Katanya.
Untuk menyesuaikan jurusan di SMK dengan kebutuhan lapangan pekerjaan, Al Muktabar juga mengaku bakal komunikasi dengan pelaku industri atau pengusaha.
"Saya coba telusuri jurusa jurusan apa saja yang akses terhadap lapangan kerjanya. Sehingga itu yang akan kita perbaiki," tegasnya.
Persoalan itu juga menjadi sorotan Ketua Komisi V DPRD Banten Yeremia Mendrofa. Ia meminta, Dindikbud Banten memetakan kebutuhan industri dan menyesuaikan jurusan di SMK dengan kebutuhan ketersediaan lapangan pekerjaan.
"Adanya pemetaan kebutuhan industri dengan skill yang dihasilkan dari lulusan SMK/SMA di Provinsi Banten dengan penajaman program link and match serta peningkatan kerjasama antar lembaga pendidikan dan industri di Provinsi Banten dengan koordinasi lintas sektoral," pintanya.***
