KABAR BANTEN – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan 600 izin penyadapan kepada Dewan Pengawas KPK. Pengajuan izin penyadapan ini untuk kebutuhan penyelidikan tertutup tindak pidana korupsi (tipikor) termasuk penyelanggaraan pilkada.
Salah satu kasus yang ditangani KPK yaitu berkaitan dengan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020.
Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan, saat ini KPK tidak hanya fokus pada bidang pencegahan, lembaga antirasuah ini juga tetap melakukan tugas-tugas penindakan.
Baca Juga: Ketua KPK Beberkan Kasus Korupsi di 26 Provinsi, Banten Urutan Berapa?
“Sekarang sejauh ini melihat KPK pada ranah pencegahan, kami ingin memberi tahu bahwa kamitetap melakukan tugas-tugas penindakkan,” kata Nawawi kepada wartawan di depan Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Selasa 24 November 2020.
Baca Juga: KPK Beri Penjelasan Supervisi di ULP BPBJ Kota Cilegon
Bukti bahwa pihaknya tetap melakukan penindakan, kata dia, dalam beberapa waktu kebelakang telah diajukan 600 izin penyadapan kepada dewan pengawas KPK.
“Kami tetap melakukan penyelidikan tertutup, kami lakukan itu dengan bukti sekitar 600-an tim penyadap yang sudah kami mintakan kepada pengawas,” katanya.
Baca Juga: 80 Persen Aset Pemprov Banten Belum Bersertifikat
Penyadapan ini dilakukan untuk kebutuhan penyelidikan tertutup tipikor termasuk di dalamnya berkaitan dengan pilkada.
“Kalau ada penyadapan begitu berarti kami melakukan penyelidikan tertutup, seluruh Indonesia dengan pilkada termasuk di dalamnya,” ucapnya.
Baca Juga: KPK Banjir Laporan Masyarakat, Terungkap! Bansos Covid-19 Banyak Disunat dan Gunakan Data Fiktif
Diketahui, di Banten terdapat empat kabupaten/kota yang melaksanakan pilkada, terdiri atas Kabupaten Serang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Pandeglang, dan Kota Cilegon. Saat ini pilkada di Banten sedang tahapan kampanye.***