KABAR BANTEN - PT Krakatau Bandar Samudra atau PT KBS, tiba-tiba saja menghentikan kontrak jasa pandu tunda dengan PT Pelabuhan Cilegon Mandiri atau PT PCM.
Sinyal kuat, putusnya hubungan antara PT KBS yang merupakan anak perusahaan PT Krakatau Steel (KS) dengan PT PCM selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemkot Cilegon, ada kaitannya dengan Pelabuhan Warnasari.
Persoalan ini terkuak setelah putus kontrak sepihak yang dilakukan PT KBS kepada PT PCM, dibahas oleh DPRD Kota Cilegon.
Baca Juga: Astaga! Kusen, Kabel Listrik, Besi pada Dibongkarin, Pencuri Preteli Eks-Kantor PT PCM di Pulomerak
Anggota Komisi III DPRD Cilegon Rahmatulloh mengatakan, indikasi KBS tidak mau melanjutkan perjanjian kerja sama jasa pandu tunda dengan PCM, diduga karena alasan persaingan usaha.
"Awalnya, ini terjadi ketika PCM mengurus izin usaha pandu tunda untuk menunjang Pelabuhan Warnasari. KBS yang memang sudah memiliki izin itu, terindikasi merasa terancam," katanya kepada Kabar Banten, Rabu 21 April 2021.
Indikasi lain, pemutusan kerja sama pandu tunda oleh KBS, karena PCM mencari pihak lain untuk pengelolaan Pelabuhan Warnasari.
Baca Juga: Hilangkan Jejak, Barang Pretelan Eks Kantor PT PCM Disebar, Pelaku Pencurian Masih Misterius
Perlu diketahui, selain adanya kerja sama pandu tunda antaran KBS dan PCM, tersirat pula perjanjian pengelolaan Pelabuhan Warnasari oleh KBS.
"KBS ini sebetulnya ingin mengelola Warnasari. Karena Warnasari rencana untuk KBS. Sehingga bagaimana caranya mencari kesalahan. Sebab jika pada akhirnya Pelabuhan Warnasari dikelolah pihak lain, maka Pelabuhan Warnasari akan menjadi saingan KBS," ujarnya.
Politisi Partai Demokrat ini pun menyatakan dukungan kepada PCM, terkait usaha bisnis tugboat secara mandiri dan lepas dari KBS.
Untuk diketahui pula, selama ini izin pandu tunda PCM menginduk pada KBS yang telah lama memiliki izin tersebut.
Baca Juga: Penerapan Kampus Merdeka, Untirta Jalin Kerja Sama dengan PT KBS
"Saya mendukung PCM lepas dari KBS. Sebab mau tidak mau, suatu saat PCM memang harus mandiri," tuturnya.
Namun di luar persoalan izin pandu tunda, Rahmatulloh pun mengingatkan KBS agar tetap bersinergi dengan Pemkot Cilegon.
Artinya, ia menilai perlunya meneruskan kerja sama jasa pandu tunda antara KBS dengan PCM.
Baca Juga: Tokoh Adat Suku Baduy Menangis, Gurandil Rusak Kawasan Gunung Liman
"Pemkot Cilegon ada peran loh, KBS tetap butuh dengan pemerintah daerah. Jangan lupa, perairan ada kewenangan pemerintah daerah. Jadi kedua pihak ini saling membutuhkan," ucapnya.
Sementara itu, Direktur Operasi PT KBS Widi Hartono saat dikonfirmasi mengatakan, pihaknya tetap akan melanjutkan kerja sama pandu tunda dengan PCM.
Namun dengan syarat, asalkan kedua pihak sama-sama memenuhi hak dan kewajiban yang dipersyaratkan dalam perjanjian.
"Selama ini ada persyaratan yang dilanggar PCM, yaitu tugboat harus standby," katanya.
Menurut Widi, PCM dalam menjalankan perjanjian yang dikerjasamakan semestinya berkomitmen.
Karena jika tugboat dibutuhkan dan tidak berada di pelabuhan, maka KBS bisa saja dilaporkan oleh konsumen ke internasional.
"Itulah, yang tidak diinginkan kami. Makanya kami dari KBS meminta komitmennya. Kan KBS kontrak tunda, yang menyediakan tunda itu PCM. Pada kesepakatan itu, tugboat harus stand by, tapi ketika dibutuhkan, tahunya tidak ada," ujarnya.
Baca Juga: Gabung Rans Cilegon FC, Mohammad Nasuha Ubah Tampilan Rambut, Lebih Necis dan Stylish
Soal tudingan terkait PT KBS merasa terancam dengan perkembangn PT PCM, Widi membantah keras.
Begitu juga terkait penjajakan pengelolaan Pelabuhan Warnasari, di luar dari PT KBS.
"Apakah kami merasa terancam ketika PT PCM memiliki izin pandu tunda, jelas tidak. Kami bahkan membantu PT PCM untuk mendapatkan izin itu, lalu berkembang bersama," tuturnya.***