KABAR BANTEN - Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) mendatangi Kantor Wali Kota Tangerang pada Jum’at, 30 April 2021.
Kedatangan KPK tersebut untuk memberikan penilaian terhadap kinerja pemerintah Kota Tangerang.
Kasatgas Pencegahan I Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK, Dwi Aprilia Linda menuturkan, capaian Pemerintah Kota Tangerang dalam Monitoring Centre for Prevention (MCP) sudah cukup baik mengingat sudah lebih baik dari standar nasional.
"Indeks nasional terendah di angka 83%, jadi sudah baik karena di atas rata - rata nasional," beber Dwi Aprilia dalam keterangan tertulis yang diterima Kabar Banten, Sabtu, 1 Mei 2021.
Baca Juga: Di Kota Tangerang, Dinkes Temukan Makanan Mengandung Bakteri Berbahaya
Dwi memaparkan, hasil Monitoring Centre for Prevention atau MCP Kota Tangerang di tahun 2020, cukup memuaskan.
“Hasil MCP nasional, Kota Tangerang mendapatkan hasil 87,98 persen. Ini baik, karena kan ini di tahun 2020, pada saat Pandemi Covid-19,” ungkapnya.
Bila melihat standar capaian MCP nasional, Korsupgah KPK memberi zona sesuai presentase yang didapatkan. Yakni, terendah adalah warna merah ketika kota/kabupaten/provinsi berada di angka 0 sampai 25 persen.
Lalu warna kuning untuk 25 sampai 50 persen, warna biru untuk hasil 50 sampai 75 persen, dan tertinggi adalah warna hijau untuk hasil 75 sampai 100 persen.
Lebih lanjut Dwi menambahkan pihaknya akan membantu dan memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah agar permasalahan di daerah bisa segera terselesaikan.
"Sudah tugas kami dan sepatutnya kami akan hadir untuk membantu," imbuhnya.
Baca Juga: Jelang Larangan Mudik, Dishub Kota Tangerang Cek Pergerakan Penumpang di Terminal Poris Plawad
Sementara Wali Kota Tangerang, Arief R. Wismansyah menyampaikan masih terdapat beberapa hal yang harus ditingkatkan agar kualitas pelayanan di Kota Tangerang bisa maksimal pada tahun 2021 dengan target bersama yaitu sisi perbaikan kualitas ekonomi.
Diakuinya sektor yang alami penurunan adalah mengenai pajak yang disebabkan karena pandemi. Oleh karena itu di masa pemulihan ekonomi ini diharapkan pajak yang ditargetkan bisa terealisasi.
Kemudian Pemkot Tangerang juga akan terus meningkatkan pengawasan dan perbaikan dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh KPK untuk perbaikan sistem manajemen pemerintahan kedepan.
"Perlu terus dibimbing dan diarahkan, agar upaya pencegahan korupsi di Kota Tangerang bisa optimal. Selain itu, kami sudah membentuk tim yang bekerjasama dengan instansi vertikal lain," katanya.
Karena itu pihaknya akan terus berkinerja maksimal. Bukan hanya karena demi memperoleh penilaian, tapi demi warganya mendapat pelayanan terbaik.
“Ini kan bentuk transparasi Pemkot Tangerang dalam menjalankan kebijakannya dan juga mencegah praktek korupsi dilakukan,” kata Arief.
Makanya, Arief meminta OPD nya tidak harus puas dengan angka 87.98 persen tersebut. Melainkan harus ada beberapa evaluasi lainnya, sehingga bisa meningkatkan MCP nasional di tahun ini.***