KABAR BANTEN - Sebanyak 2000 warga Suku Baduy, Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, kabupaten Lebak belum mempunyai KTP elektronik (KTP-el).
Sebanyak 2000 warga Suku Baduy, Desa Kanekes, yang belum mempunyai e-KTP atau KTP elektronik menarik perhatian Direktur Jendral (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI Zudan Arif Fakrulloh melakukan pelayanan jemput bola bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak serta Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI).
Pelayanan jemput bola administrasi kependudukan (Adminduk) untuk menyasar 2000 warga Suku Baduy, Desa Kanekes, dilaksanakan di wilayah perbatasan, tepatnya di Kampung Cijahe, Desa Kebon Cau, Kecamatan Bojongmanik, Kabupaten Lebak.
Baca Juga: 17 Transgender atau Transpuan di Kota Tangerang Akhirnya Miliki e-KTP
"Jumlah warga Suku Baduy wajib KTP tapi belum memiliki KTP-el kurang lebih tinggal 2000 orang lagi," kata Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Lebak Ujang Bahrudin kepada Kabar Banten, Minggu, 29 Agustus 2021.
Sebanyak 2000 warga Suku Baduy yang belum mempunyai KTP-el sebagian besar merupakan warga Suku Baduy Dalam.
"Oleh karena itu, selama tiga hari kita lakukan pelayanan jemput bola perekaman KTP bagi warga Suku Baduy," katanya.
Pelayanan perekaman KTP dimulai pada hari Jumat, 27 Agustus 2021 sampai pada hari Minggu, 29 Agustus 2021.
"Berapa jumlah hasil perekaman sementara belum diketahui karena proses perekaman KTP warga Suku Baduy saat ini masih berlangsung," katanya.
Selanjutnya, Kepala Disdukcapil Lebak Ujang Bahrudin menuturkan, pelayanan perekaman KTP terlaksana atas kerjasama Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri bersama Pemkab Lebak melalui Disdukcapil Kabupaten Lebak serta Institut Kewarganegaraan Indonesia.
Adapun pelaksanaan perekaman KTP untuk warga Suku Baduy dipimpin langsung oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh dan Sekda Lebak Budi Santoso.
"Syukur alhamdulilah pelayanan KTP untuk warga Suku Baduy dan warga sekitar berjalan lancar," katanya.
Sementara itu, Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI Zudan Arif Fakrulloh, ingin memastikan pelayanan administrasi kependudukan dapat terlaksana sampai tingkat desa.
"Pandemi bukan alasan untuk kita tidak memberikan pelayanan," katanya.
Di masa pandemi, pelayanannya diubah menjadi online. Kemudian dokumen bisa dikirimkan ke rumah.
"Pelayanan yang belum bisa online hanya satu yaitu pembuatan KTP elektronik karena ada perekaman sidik jari dan foto wajah," kata Dirjen Dukcapil Kemendagri.
Pelayanan KTP eleletronik disambut antusias warga Suku Baduy.
"Kegiatan ini guna memudahkan serta membantu masyarakat dalam pelayanan administrasi kependudukan serta pemutakhiran data kependudukan. Khususnya bagi warga Suku Baduy," katanya.
Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak Budi Santoso menuturkan, bahwa administrasi kependudukan ini sangat penting untuk diri sendiri karena segala hal apapun tetap harus menggunakan NIK.
"Seperti halnya ketika ingin mengambil bantuan dari Pemerintah harus memiliki NIK dan mendaftarkan sekolah anakpun harus memiliki akta kelahiran," katanya.
Sekda Lebak menegaskan, bahwasannya
Suku Baduy adalah bagian dari wilayah NKRI.
"Karena bagian dari NKRI kita tetap sama-sama mempertahankan dan menjaga adat dan kearifan lokal Suku Baduy. Tetapi administrasi pemerintahan harus tetap kita ikuti," katanya.***