KABAR BANTEN – Pemerintah Daerah atau Pemda di Banten siaga bencana merespons peringatan BMKG terkait ancaman potensi gempa bumi magnitudo 8,7 dan tsunami di wilayah Banten.
Potensi gempa bumi magnitudo 8,7 dan tsunami di wilayah Banten tersebut disampaikan BMKG melalui Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Dwikorita Karnawati beberapa waktu lalu.
Berkaitan dengan peringatan BMKG terkait potensi gempa bumi magnitudo 8,7 dan tsunami tersebut, sejumlah pimpinan daerah di Banten melakukan rapat koordinasi mitigasi bencana yang dipimpin Gubernur Banten, Wahidin Halim, Senin 14 Februari 2022 secara virtual.
Hadir dalam kesempatan tersebut, Bupati Pandeglang, Wali Kota Cilegon, Forkopimda Provinsi Banten, perwakilan Kabupaten Serang, Kota Serang, seluruh Kepala BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota serta undangan lainnya termasuk Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati.
Dalam rapat koordinasi tersebut, Gubernur Banten Wahidin Halim menyampaikan terkait keberadaan zona megathrust selatan jawa di sebelah selatan Proviinsi Banten dan aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, kewaspadaan dan kesiapsiagaan sangat penting.
“Kewaspadaan dan kesiapsiagaan sangat penting sebagai bentuk mitigasi bencana gempa bumi dan tsunami, termasuk pengecekan dan pembangunan infrastruktur pengungsian,” ujar Wahidin Halim seperti yang dikutip Kabar Banten dari akun Instagram @pemprov.banten, Selasa 15 Februari 2022.
Wahidin Halim mengatakan, gempa bumi dan tsunami dapat terjadi kapan saja.
"Untuk itu kewaspadaan dan sosialisasi bersama perlu ditingkatkan sebagai bentuk mitigasi bencana," ungkapnya.
Di Provinsi Banten dari Kabupaten Lebak hingga Kota Cilegon, kata dia, kini sudah banyak berdiri industri petrokimia yang semakin meningkatkan risiko.
“Masyarakat juga perlu mendapatkan peringatan untuk meningkatkan kewaspadaan. Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kota Cilegon, dan Kota Serang harus sungguh-sungguh memperhatikan masyarakat atas hal ini,” ujar Wahidin Halim.
Selain itu, bagaimana kebijakan Provinsi, Kabupaten dan Kota terhadap penerapan aturan konstruksi tahan gempa, sistem peringatan dini, serta respon sejak dini terhadap kemungkinan yang terjadi harus betul-betul disikapi.
“Pembangunan infrastruktur pengungsian perlu dipercepat seperti pembangunan shelter, jalur evakuasi, rambu-rambu, serta gudang logistik. Pemprov Banten siap kembali membangun infrastruktur pengungsian dengan dukungan penyediaan lahan dari Kabupaten/Kota,” ujar Gubernur Banten.
“Pemprov Banten menyiapkan bantuan sosial, penyiapan dana, pembangunan rumah tahan gempa, hingga menyiapkan regulasi,” lanjut Wahidin Halim.
Sementara itu, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengapresiasi atas kewaspadaan yang sudah terbangun dan diikuti langkah-langkah di Provinsi Banten.
Hanya saja, kata dia, ancamannya meningkat sehingga perlu ditingkatkan langkah-langkahnya.
“Diperlukan koordinasi untuk kolaborasi aksi nyata di lapangan, mencegah kerugian sosial ekonomi dan jiwa apabila terjadi gempa bumi dan tsunami,” ujarnya.
“Kemudian, menguatkan kapasitas dan kapabilitas Pemerintah Daerah, pihak terkait, dan masyarakat untuk kesiapan mencegah kerugian,” lanjut Dwikorita Karnawati.
Baca Juga: Awan Arcus Kirim Isyarat, Pertanda Akan Terjadi Ini, BMKG: Bukan Gempa dan Tsunami Apalagi Mistis
Sebelumnya, BMKG mewanti-wanti Pemprov Banten terkait ancaman potensi gempa bumi magnitudo 8,7 dan tsunami.
Salah satu wilayah yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap bencana gempa bumi dan tsunami adalah Kota Cilegon.
"Letak Kota Cilegon yang berada di ujung barat pulau Jawa, di tepi Selat Sunda selain strategis juga menyimpan potensi bahaya yang cukup besar jika sewaktu-waktu terjadi gempa bumi dan tsunami," ungkap Dwikorita Karnawati.
Dwikorita menerangkan, sekurang-kurangnya terdapat 4 sumber potensi gempa bumi dan tsunami di area tersebut yaitu Zona Megathrust berstatus rawan gempa bumi dan tsunami, Zona Sesar Mentawai, Semangko, dan Ujung Kulon berstatus rawan gempa bumi dan tsunami.
Kemudian, Zona Graben Selat Sunda berstatus rawan longsor dasar laut, dan Gunung Anak Krakatau yang mana jika terjadi erupsi juga dapat memicu tsunami.
Berdasarkan pemodelan yang dilakukan BMKG, lanjut Dwikorita, jika gempa terjadi di Zona Megathrust Selat Sunda, maka terdapat potensi kekuatan gempa bumi hingga mencapai magnitudo 8,7 yang dapat memicu tsunami.***