KABAR BANTEN - Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kabupaten Pandeglang berunjuk rasa saat peringatan HUT ke 148 Kabupaten Pandeglang, di Depan Gedung Pendopo Kabupaten Pandeglang, pada Jum'at 1 April 2022.
Dalam aksinya massa Aliansi Mahasiswa menyuarakan persoalan-persoalan krusial di Kabupaten Pandeglang mulai dari sektor pendidikan, ekonomi, kesehatan dan Infrastruktur.
Koordinator Lapangan pada aksi Aliansi Mahasiswa Kabupaten Pandeglang Fajar mengatakan, bahwa di usia Kabupaten Pandeglang ke 148 ini masih banyak persoalan-persoalan krusial di Kabupaten Pandeglang khususnya terkait data BPS Kabupaten Pandeglang.
Baca Juga: Mendikbudristek Sebut Asesmen Nasional Bentuk Evaluasi Sistem Pendidikan di Indonesia
Kemudian, kata dia, tentang naiknya angka rata-rata lama sekolah yang sebelumnya 6,72 persen pada tahun 2019, kini menjadi 7,11 persen pada tahun 2021.
"Hari ini kami turun ke jalan untuk memberikan catatan buruk kepada Pemerintah Kabupaten Pandeglang. Karena hingga saat ini persoalan - persoalan krusial sudah seharusnya menjadi fokus utama bagai Pemkab Pandeglang,"kata Fajar.
"Berdasarkan data BPS Kabupaten Pandeglang di tahun 2019, rata-rata lama sekolah tercatat 6,72 persen dan pada tahun 2021 lalu, naik menjadi 7,11 persen," ujarnya.
"Artinya Pemerintah Kabupaten Pandeglang tidak maksimal dalam mengawal Sumber Daya Manusia (SDM) pada sektor pendidikan," ucapnya menambahkan.
Dikatakan Fajar, hal tersebut juga berdampak terhadap persoalan lain seperti ekonomi yang mengakibatkan adanya kenaikan angka kemiskinan dari tahun 2019 mencapai 9,42 persen dan di tahun 2021 menjadi 10,72 persen.
"Kemiskinan di Kabupaten Pandeglang tiap tahun mengalami persentasi buruk. Selain itu, keadaan semakin buruk dengan fasilitas tempat pariwisata yang kurang memadai sehingga menimbulkan dampak minimnya jumlah pengunjung," ungkapnya.
"Secara tidak langsung ini berimpect terhadap masyarakat yang mata pencahariannya kebanyakan berdagang di Kawasan pariwisata, penurunan yang signifkan dari tahun ke tahun yang melanda perekonomian masyarakat menyebabkan melonjaknya angka kemiskinan di Kabupaten Pandeglang," sambungnya.
Sementara , Bupati Pandeglang Irna Narulita mengatakan, bahwa pasca tsunami dan pandemi Covid-19 pihaknya terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Pandeglang baik itu dalam hal peningkatan kualitas infrastruktur maupun kebutuhan dasar lainnya.
Baca Juga: Tak Lolos SNMPTN? Ini 8 Perguruan Tinggi Swasta Terbaik di Banten Versi Webometrics
"Pekerjaan rumah kita yang sempat tertunda pasca tsunami dan pandemi Covid-19, kita terus berjalan pokoknya kebutuhan dasar masyarakat ini sedang kami penuhi sekarang walaupun secara bertahap," katanya.
"Yang belum dibangun harap bersabar, yang sudah dibangun juga banyak yang mengucapkan apresiasi,"kata Irna menambahkan.
Kemudian, kata dia, bangunan rumah tidak layak huni tadi ada 11 ribu sekian yang telah pemkab bangun. Masih ngantri 38 ribu ada daftar listnya.
Lebih lanjut Irna juga menyampaikan, bahwa yang menjadi tulang punggung perekonomian Kabupaten Pandeglang yaitu terdapat pada sektor pariwisata.
Baca Juga: Berlaku Mulai 1 April 2022, Berikut Daftar Barang dan Jasa yang Kena dan Bebas PPN 11 Persen
Untuk meningkatkan kemajuan pada sektor tersebut, saat ini pihaknya masih terus berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk mengawal Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diyakini akan memberikan kemajuan bagi Kabupaten Pandeglang.
"Hal-hal lain yang sedang kami tempuh tadi mengenai investasi dan juga tulang punggung perekonomian kita ada di sektor pariwisata, kita sedang koordinasi dengan Pemerintah Pusat tentang bagaimana kabarnya reaktifasi kereta api dan Bandana Banten Selatan," ujarnya.
"Kemudian juga kemudahan-kemudahan investasi tidak akan ada lagi oknum-oknum yang mengganggu dan pengurusan ijin bisa lebih mudah," ucapnya.***