KABAR BANTEN - Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Banten (ASN Pemprov Banten) sudah harus bersiap-siap menyusul rencana Pemprov Banten yang akan melakukan pemangkasan dan peleburan terhadap sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Penjabat Sekretaris Daerah Banten (Pj Sekda Banten) M Tranggono mengatakan kebijakan pemangkasan dan peleburan OPD dikarenakan untuk efesiensi kinerja dan pelayanan.
"Dalam proses diskusi dengan DPRD, yang mana jelas ada beberapa pembahasan. Prinsipnya ini efesiensi sesuai aturan yang berlaku," katanya, Kamis 23 Juni 2022.
Tranggono menjelaskan, salah satu contoh OPD yang bakal terkena pemangkasan atau dilebur menjadi satu adalah Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) dan Dinas Pertanian.
Baca Juga: Diberi Sanksi Sedang, 2 Oknum ASN di Kota Serang Terbukti Lakukan Pungli
"Sebagai contoh Dinas Ketapang dan Dinas Pertanian, ini kan double," ucapnya.
Menurutnya, masih ada juga beberapa dinas yang dianggap memiliki tugas dan fungsi sama. Namun berada di dinas berbeda atau OPD yang kurang kelihatan kerjanya.
"Mungkin Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD)," ujarnya.
Tranggono mengklaim, saat dirinya menjabat sudah diberikan pertimbangan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta dapat masukan untuk beberapa catatan.
"Dalam kajian (dinas yang lain). Jangan sampai ada yang kepala dinas yang nggak menjabat lagi, tapi kita sudah pikirkan kayak fungsi, kemungkinan kecil tapi fungsinya banyak," tuturnya.
Ditanya berapa jumlah OPD yang menjadi target peleburan oleh Pemprov Banten, Tranggono mengaku sedang dipikirkan.
"Saya lupa jumlahnya berapa, tapi semangatnya tidak dilihat dari jumlah. Jumlah itu bisa besar, bisa kecil, nanti kita diskusikan bersama DPRD. Nanti direkomendasikan jumlahnya," katanya.
Baca Juga: Pemkab Serang Kembali Rombak ASN, Berikut Pejabat Eselon II dan III yang Dilantik
Kendati demikian, Tranggono secara pribadi akan mengusahakan untuk tidak ada OPD yang dipangkas.
"Rasanya nggak ada pengurangan, cuma dioptimalkan. Kita lagi mengkaji apakah di APBD perubahan bisa dilakukan, nanti kesepakan dengan dewan. Paling mau tidak mau Januari 2023 harus jalan," katanya menambahkan.***