KABAR BANTEN - Nasib ribuan honorer menggantung alias tidak jelas nasibnya. Diantaranya honorer Driver, OB, Pramubakti Satpam. Sebab, jabatan tersebut tidak masuk diaplikasi BKN. Sehingga tidak bisa mendaftar.
Ketua Umum Honorer Forum Pegawai Non Asn Non Kategori Provinsi Banten Taufik Hidayat menyebutkan, kurang lebih 3000 honorer yang nasibnya menggantung. Sebab belum terinjek ke BKN.
"Masih ada beberapa jabatan yang sampai saat ini belum terinjek. Masih 3000-an lebih sekarang menggantung nasibnya. Driver, OB, pramubakti, Satpam dan jabatan lainnya," ujar Taufik kepada Kabar Banten, Minggu 16 Oktober 2022.
Baca Juga: Rekapitulasi Pendataan Tenaga Non ASN Pemprov Banten, 4.230 Honorer Belum Terinput ke BKN
Menggantungnya honorer dijabatan tersebut menurut Taufik, lantaran jabatan tersebut tidak ada diaplikasi BKN. Jabatan tersebut dikecualikan. Sehingga, tidak bisa mendaftar sebagaimana honorer lainnya.
"Terutama kebanyakan jabatan yang dikecualikan dan tidak add di aplikasi BKN," katanya.
Taufik sendiri mengaku terus mempertanyakan solusi persoalan tersebut ke BKD Provinsi Banten. Kabarnya yang didapat Taufik, BKD Banten masih berusaha semua honorer bisa terdaftar ke BKN.
Baca Juga: Ratusan Tenaga Honorer Kesehatan di Banten Was-was, Ini yang Jadi Penyebabnya
"Kabar terakhir mereka masih berupaya ke BKN agar semua bisa terinjek cuma sampai saat ini saya belum tau kabar kelanjutannya," katanya.
Taufik berencana kembali mendatangi BKD Banten untuk mempertanyakan kembali nasib honorer yang dikecualikan."Insya Allah besok akan kami tanyakan," ucapnya.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Banten Rahmat Abdul Gani terus memantau perkembangan honorer yang bekerja di lingkungan Pemprov Banten. Khususnya mengawal kinerja BKD Banten dalam berjuang untuk honorer.
Baca Juga: Seluruh Honorer dan PPPK Diangkat Jadi ASN, Salah Satu Skenario yang Dikatakan Menpan RB
"Komisi I DPRD Banten selalu koordinasi bersama para stekholder di Banten. Mulai dengan Sekda kepala biro organisasi. Kemudian dengan kepala BKD. Kemarin juga kita rapat gabungan dengan BKD. Kami terus pantau," katanya.
Politisi PKB itu meminta, BKD Banten segera memberikan penjelasan atas nasib honorer yang dikecualikan."Kasian honorer, mereka kerja bertahun tahun, jadi tentunya nasibnya harus kita perjuangkan," katanya.
Sementara itu, saat dikonfirmasi persoalan tersebut melalui pesan Whats App, Kepala BKD Banten Nana Supiana tidak menjawab.***