KABAR BANTEN - Dalam kurun waktu 11 tahun terakhir jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten terus bertambah.
Dimana pada tahun 2012 penduduk miskin di Provinsi Banten sebanyak 642,88 ribu terus naik hingga tahun 2022 tembus menjadi 829,66 ribu.
Persoalan penduduk miskin di Provinsi Banten itupun menjadi perhatian akademisi dari FISIP UNIS Tangerang, Ibrahim.
Ibrahim mengatakan, secara umum dalam politik anggaran, struktur APBD itu sama yakni menyesuaikan kemampuan PAD.
Hanya saja menurutnya, apakah program pengentasan kemiskinan sudah tepat sasaran atau tidak?.
"Apakah sudah tepat sasaran apa belum ? ," ujar Ibrahim menyoroti persoalan penduduk miskin di Provinsi Banten, Senin 1 Mei 2023.
Terutama lanjut Ibrahim, program di OPD Pemprov Banten yang mengurus masalah sosial.
"Terutama di dinas-dinas yang program pengentasan kemiskinan secara spesifik itu di program sosial," katanya.
Ibrahim heran, kebijakan pengentasan kemiskinan dibidang sosial ada, tetapi penduduk miskin bertambah.
"Terutama program sosial itu sudah tepat sasaran apa belum?," katanya mempertanyakan implementasi kebijakan.
Menurut Ibrahim, program kemiskinan disetiap pemerintahan pasti ada. Dengan demikian, jika tidak berdampak, dipastikan tidak tepat sasaran.
Sementara itu Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Budi Prajogo juga menyadari bahwa, angka kemiskinan di Provinsi Banten tinggi.
"Saya terkahir menerima rilis angka kemiskinan pada September kemarin," ujar Budi.
Budi juga menilai, APBD Provinsi Banten belum secara khusus mengalokasikan untuk penanganan penduduk miskin.
Berbeda dengan insftrastruktur dan kesehatan yang diatur langsung melalui regulasi.
"Kita kan di regulasi yang sudah itu kan untuk kesehatan, infrastruktur. Kalau untuk kemiskinan belum secara aturan," ujar Politisi PKS itu.
Baca Juga: Angka Penduduk Miskin di Banten Tinggi, Pengamat Ekonomi dari Untirta Sampaikan Saran ini
Maka dari itu, Budi mendukung kedepan APBD Banten memberikan porsi khsusus untuk penanganan penduduk miskin.
"Memang kita perlu program - program yang menyentuh ke jaring-jaring kemiskinan," katanya.
Namun, program penanganan kasus warga miskin yang dimaksud Budi, bukan dalam bentuk bantuan sembako atau bantuan makanan lainnya, tetapi dalam bentuk program pemberdayaan.
"Terutama dengan banyak kegiatan yang kita turunkan di masyarakat. Tapi sifatnya pemberdayaan bukan bantuan," tegasnya.
Baca Juga: Sejak 2012, Penduduk Miskin di Banten hingga 2022 Terus Meningkat, ini Penjelasan BPS
Sehingga melalui program pemberdayaan lanjut Budi, masyarakat bisa terlatih menjadi warga yang mempunyai mindset berpikir berdaya serta akses untuk membuka usaha bisa terbuka.
Melalui program pemberdayaan itu juga menurut Budi, efeknya lebih jelas dalam penanganan kasus kemiskinan.
"Memiliki efeknya lebih pas. Program program pemberdayaan, supaya masyarakat ini memiliki kemampuan. Misalnya bisa memanfaatkan di sektor pariwisata untuk menambah pendapatan dengan mengembangkan UMKM," katanya.
Sebagai wakil rakyat, Budi mendukung struktur APBD Banten bisa lebih berpihak dalam penanganan kasus kemiskinan, termasuk disektor perkebunan dan pertanian yang menurutnya bisa menanggulangi angka kemiskinan warga di Provinsi Banten yang mayoritasnya adalah petani.
"Kitakan di sektor perekonomian, perkebunan, pertanian masih kurang alokasinya. Memang perlu perhatian di sektor itu. Termasuk sektor koperasi yang bisa mendorong masyarakat untuk bisa berdaya," ujarnya.***