KABAR BANTEN – Jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Banten tak kunjung rampung. Salah satunya, ruas Jalan Palima Pakupatan.
Persoalan itupun dikritik keras oleh Ketua Komisi IV DPRD Banten Muhammad Nizar. Politisi Partai Gerindra tersebut mengatakan, persoalan Jalan Palima Pakupatan yang tak kunjung selesai kini menjadi problem.
“Itu (Jalan Palima Pakupatan) problem,” ujar Nizar saat acara Podcast Kabar Banten, si Gedung DPRD Provinsi Banten, Kamis 6 Juni 2023.
Baca Juga: Komisi V DPRD Banten akan Panggil Empat Pejabat Pemprov Banten, Buntut Guru PPPK SMA dan SMK
Sebagai contoh, Nizar menyebutkan jalan dari Jembatan Bogeg hingga depan KP3B, Curug, Kota Serang. Pelebaran dilakukan sepotong-sepotong.
“Dari Bogeg gede (jalannya), habis itu kecil. Jangan jauh-jauh depan KP3B sini,” kata Nizar menyebutkan titik jalan Provinsi Banten yang tidak kunjung diselesaikan.
Nizar menilai, problem jalan provinsi yang tidak kunjung selesai dibangun, lantaran ada yang salah dalam melakukan perencanaan.
"Karena perencanannya,” tegas Nizar menilai perencanaan dalam pembangunan Banten.
Seharusnya lanjut Nizar, Pemprov Banten memfokuskan terlebih dahulu untuk menyelesaikan pembebasan lahan.
"Akhirnya dampaknya terkait infrastruktur tadi. Yang tadi harusnya kita tuntaskan jalan dari a sampai z,” katanya.
“Kita tentukan dulu sebuah blueprintnya, kita mau bangun kota dimana. Bangun akses jalannya dimana, lahannya kita borong dulu semua,” ujarnya menambahkan.
Namun Nizar menilai, justru terbalik, proses pembangunan dilakukan dengan cara tidak berurutan. Dimana ada lahan atau tanah yang belum selesai, disisi lain pembangunan fisik jalan mulai dilakukan.
Padahal, kata Nizar, seiring perkembangan waktu, tanah yang belum selesai dibebaskan untuk pembangunan atau pelebaran jalan provinsi, nilainya terus meningkat.
Hal itupun menjadi beban APBD Banten bertambah.
“Karena ada kebutuhan yang lain, apalagi jalan sebelumnya belum ini, itu akan tambah, misalnya awal butuh 100 miliar jadi 200 bisa jadi 150 miliar,” katanya.
“Sekarang kalau kita support anggarannya engga kuat. Ternyata tanahnya itu udah mahal banget,” katanya.
Terlebih, kata dia, pemilik tanah mengetahui tanahnya akan dibeli untuk pembangunan jalan. “Apalagi orang pemilik tanah ini tau,” katanya.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Banten Arlan Marzan mengakui bahwa masih ada problem dalam menyelesaikan pembangunan jalan provinsi.
Di antaranya belum semua tanah dibebaskan.
“Tahun ini kita optimalkan pembebasan lahannya,” katanya.
Pada tahun ini juga Arlan menargetkan bisa membangun fisik jalan provinsi untuk Palima-Boru dan Pakupatan-Bogeg, Kota Serang.
"Fisik penyelesaian segmen Palima-Boru dan Pakupatan-Bogeg,” katanya.
Baca Juga: DPRD Banten Pertanyakan Progres Program Pemprov Banten di APBD 2023
Sementara itu, waktu untuk merealisasikan program di APBD murni tahun 2023 hanya tersisa beberapa bulan lagi.
Meski demikian, Arlan mengaku bakal berusaha merealisasikannya. "Kita terus upaya maksimal dulu,” katanya.***