KABAR BANTEN - Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak atau Komnas PA Kabupaten Pandeglang Mujizatullah Gobang Pamungkas mengatakan, dalam peringatan Hari Anak Nasional ke 39, pihaknya telah menyampaikan early warning kepada pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang tentang tingginya angka kekerasan seksual di Kabupaten Pandeglang.
"Kita dari Komnas Anak bahkan beberapa bulan lalu sudah memberikan peringatan dini tentang darurat kekerasan seksual, dan itu saya sampaikan kepada pemerintah. Kenapa kita katakan masuk kategori darurat, sebab kami melihat trend nya meningkat tetapi upaya pencegahannya ini melempem," kata Gobang saat dihubungi Kabar Banten melalui sambungan telepon, Senin 4 September 2023.
Dikatakan Gobang, meningkatnya trend kasus kekerasan seksual ini tidak dibarengi dengan upaya-upaya pencegahan yang baik mulai dari hulu hingga ke hilir.
"Upaya-upaya pencegahan dari pemerintah masih berjalan stagnan saja, tidak ada upaya-upaya khusus, yang seporadis dari pihak pemerintah daerah dalam menyikapi persoalan yang menimpa anak, baik itu kekerasan seksual ataupun kejahatan lainnya," ungkapnya.
Menurut Gobang, pihaknya belum melihat upaya sungguh-sungguh yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meminimalisir kekerasan seksual pada anak dan juga upaya-upaya perlindung hak-hak anak di Kabupaten Pandeglang.
"Saya katakan bahwa penanganan persoalan kekerasan seksual terhadap anak itu tidak bisa parsial harus imparsial. Kalau parsial, bagaimana yah tadi, Pemda masih berfungsi sebagai pemadam kebakaran, ada korban melapor, didampingi, setelah didampingi diantar diadukan kemudian pelaku ditangkap selesai, sudah tuh. Nah, disini Pemkab belum bisa maksimal kepada upaya-upaya pencegahan dari hulu hingga ke hilir," ujarnya.
"Jangan sampai karena ini tahun politik, kepala daerah lebih mengutamakan kepentingan politiknya ketimbang menyelesaikan persoalan ini," sambungnya.
Lebih lanjut Gobang menilai, bahwa pihaknya belum melihat masifnya pemerintah daerah dalam menggalakkan upaya-upaya pencegahan dengan melibatkan seluruh stakeholder yang ada.
"Kemudian, kami juga membaca bahwa tidak terintegrasi nya program-program di SKPD harusnya disinkronisasi itu antara DP2AP3A dengan Dinas Kesehatan dan Dinsos mereka bisa rembuk disituh. Tetapi sayangnya pemerintah daerah masih belum bisa mengoptimalkan program primer yang ada di SKPD tadi, sehingga program pencegahan belum berjalan optimal di Kabupaten Pandeglang," tandasnya.
Sebelumnya telah diberitakan, bahwa Kabupaten Pandeglang darurat kekerasan seksual. Pasalnya, dari Januari hingga Agustus 2023, tercatat ada 10 kasus cabul anak, 2 kasus sodomi, 4 kasus cabul dewasa dan 23 kasus setubuh anak.
"Kalau dari penilaian kami, masuk yah karena melihat korban tidak sedikit, korbannya banyak jadi ini bisa dikatakan darurat menurut kami," kata Kasat Reskrim Polres Pandeglang AKP Shilton kepada Kabar Banten, Jumat 1 September 2023.
Baca Juga: Kasus Asusila 2023 Tinggi, Kabupaten Pandeglang Disebut Darurat Kekerasan Seksual
Dikatakan Shilton, angka kekerasan seksual tahun 2023 ini, lebih tinggi dari tahun 2022 lalu. Pasalnya, sepanjang tahun 2022, ada 10 kasus cabul anak, 26 kasus setubuh anak dan 2 kasus cabul dewasa. Sementara pada periode Januari hingga Agustus tahun 2023, terdapat 10 kasus cabul anak, 2 kasus sodomi, 4 kasus cabul dewasa dan 23 kasus setubuh anak.
"Jelas tahun ini lebih tinggi, karena baru jalan 8 bulan saja sudah lumayan perbandingannya," ungkapnya.
Menurut Shilton, tidak menutup kemungkinan angka tersebut bisa meningkat kalau upaya-upaya pencegahan tidak segera dilakukan.
"Jadi tidak menutup kemungkinan kalau kita tidak segera melakukan upaya-upaya pencegahan, saya yakin ini akan terus bertambah," pungkasnya.***