KABAR BANTEN - Pemerintah Kota (Pemkot) Serang berupaya untuk menjalin kerja sama serta meminta rekomendasi Bank Indonesia (BI) Banten dan bank bjb terkait kredit usaha rakyat (KUR) guna memenuhi kebutuhan baik bahan bakar minyak (BBM) mau pun pupuk.
Sehingga, ke depan para petani tidak lagi kesulitan pada masa tanam dan kebutuhan pupuk serta bahan bakar memadai.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Serang Sony August mengatakan, saat ini Pemkot Serang bersama bank bjb dan Bank Indonesia Perwakilan Banten sedang menyiapkan kredit usaha rakyat (KUR) untuk membantu permasalahan serta keluhan para petani di Kota Serang.
Baca Juga: Pemkot Serang Didesak Angkat Honorer jadi ASN
Apalagi, angka kemiskinan di Kota Serang mayoritas merupakan petani.
"Memang kemiskinan itu mayoritas dari petani. Makanya, kami dengan bjb dan rekomendasi dari BI untuk mencari cara kredit usaha rakyat ke para petani," katanya, Rabu 22/11/2023.
Sebab, dikatakan dia, Pemerintah Pusat hanya memberikan jatah pupuk kepada Kota Serang sebanyak dua kwintal.
Sedangkan, untuk memenuhi kebutuhan pertanian idealnya sebanyak lima kwintal.
"Jadi, tang tiga kwintalnya kemungkinan bisa dimanfaatkan dari kredit usaha rakyat itu. Termasuk pemenuhan pupuk," ujarnya.
Kebijakan pupuk dan bahan bakar minyak untuk kebutuhan pertanian, kata dia, merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.
Sehingga, pemerintah daerah tidak dapat mengintervensi kebijakan tersebut.
"Itu memang kebijakan pusat. Jadi, kalau dikasih dua kwintal, kami susah mengintervensinya," tuturnya.
Bahkan, Dinas Pertanian (Distan) Provinsi Banten telah memberikan arahan dan peringatan kepada DKP3 Kota Serang untuk berhati-hati terhadap kebijakan tersebut.
"Kami diwarning dinas pertanian provinsi jangan sampai petani memakai rekomendasi kami untuk menghimpun BBM tersebut. Itu yang dikhawatirkan," ucapnya.
Maka dari itu, dia menjelaskan, bank bjb telah menunjuk hilirisasinya ke Badan Urusan Logistik (Bulog) atau PT Wilmar yang bisa menampung hasil panen dari para petani.
Sehingga, nantinya perputaran ekonomi dalam bidang pertanian bisa berjalan, dan mereka tidak kesulitan untuk mendistribusikan atau menjual hasil panennya.
"Jadi nanti, kami meminta ke provinsi untuk menambahkan (Bantuan). Atau bisa juga di anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Tapi memang, mungkin tidak akan maksimal juga ke semua petani. Yang pasti kami akan lakukan itu nanti," ujarnya.
Baca Juga: Petani di Kota Serang Keluhkan Pembatasan Pembelian BBM dan Pupuk
Sementara itu, perwakilan Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kecamatan Kasemen Gatot Wahyudi mengatakan, terkait KUR yang digembor-gemborkan tanpa jaminan, ternyata faktanya masih membutuhkan jaminan untuk memperoleh pinjaman.
Seperti Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mau pun surat-surat lainnya sebagai penjaminan pinjaman.
"Harusnya pembayaran pun tunggu masa panen. Kalau kami diminta membayar setiap bulan, berat. Pertanian ini ada periodiknya, dari masa tanam hingga panen itu empat sampai lima bulan," ucapnya.***