KABAR BANTEN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten lobi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI untuk membangun rumah singgah di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Banten.
Lobi pembangunan rumah singgah di RSUD Banten dilakukan melalui Dinas Kesehatan Provinsi Banten yang mengusulkan rencana pembangunan itu ke Kementerian PUPR RI.
“Kita kembali mengusulkan, mudah-mudahan bisa segera,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Hj. Ati Pramudji Hastuti usai menghadiri Forum Konsultasi Publik untuk pelayanan di RSUD Banten, Kamis 27 Juni 2024.
Baca Juga: RSUD Berkah Pandeglang akan Segera Lunasi Tunggakan Pembayaran Darah ke PMI
Ia menuturkan, Dinas Kesehatan Provinsi Banten sebelumnya sudah merencanakan pembangunan rumah singgah pada tahun 2022.
Namun tidak dilaksanakan lantaran ada rencana yang membangun dari Kementerian PUPR RI.
Dalam perencananya, rumah singgah dibangun dalam bentuk rumah susun di lahan milik RSUD Banten.
“Ini sebenarnya saat 2022 akhir kita sudah puya rencana untuk mebangun itu. Tapi karena ada info ada bantuan dari Kementrian PU, mereka yang mempunyai anggaran pembangunan rumah sususn. Kita sudah mengusulkan. Rumah susun itu lima susun di 3 lokal untuk lahan di RSUD,” katanya.
Hanya saja hingga saat ini belum ada kejelasan kapan akan dimulainya pembangunan rumah singgah yang diharapkan tersebut.
Lantaran itu Dinas Kesehatan Provinsi Banten melakukan lobi dengan kembali menyampaikan usulan pembangunan rumah singgal yang pernah direncanakan tersebut.
“Sudah disurvei juga. Sampai saat ini kami masih menunggu itu, cukup lama mungkin karena banyak juga yang mengajukan. Makanya rumah singgah itu bisa diharapkan segera terwujud. Mudah-mudahan dari pusatnya bisa cepat. Paling lambat 2026 nanti sudah bisa terlaksana adanya rumah singgah itu,” harapnya.
Terlebih hanya, fasilitas pelayanan kesehatan di RSUD Banten akan semakin bertambah. Seiring dengan itu juga dipastikan jumlah paisen yang datang ke rumah sakit milik Pemprov Banten itu dipastikan membeludak. Sehingga keberadaan rumah singga dibutuhkan untuk warga yang menunggu pasien.
“Harapannya yang terbangun itu dengan sarpras juga bisa dijadikan rumah singgah bagi keluarga pasien. Apalagi kedepan akan terus dilakukan pengembangan layanan kesehatan bagi rujukan seluruh daerah, terutama pada 9 layanan prioritas yang ada di sini. Sehingga kita bisa menjadi pusat rujukannnya. Sehingga akan banyak pasien yang datang dari berbagai daerah,” jelasnya.
Sementara itu menurutnya, jika RSUD Banten harus membangun rumah singgah secara mandiri katanya belum sanggup. Sebab saat ini hanya cuku untuk biaya operasional di RSUD Banten itu sendiri.
“Kalau secara BLUD-nya, hanya cukup untuk operasional saja, 2025 juga tidak ada tambahan bangunan karena proyeksi pendapatan RSUD hanya cukup operasional obat-obatan,” katanya.
Sementara untuk rumah singgah di luar Provinsi Banten, Dinas Kesehatan Provinsi Banten merekomendasikan kepada warga Banten untuk menggunakan rumah singgah yang disediakan lembaga NGO.
Selain itu juga ada Kantor Penghubung Provinsi Banten yang berada di Jakarta dekat rumah sakit RSCM dan Darmais.
“Sudah ada NGO-NGO yang secara mandiri mereka sewa rumah. Kalua untuk pemprov sendiri bisa memanfaatkan kantor penghubung. Kita sudah siapkan sarana keluarga. Itu tidak terlalu jauh dari RSCM atau Darmais. Kita buka bagi masyarakat Banten yang membutuhkan rumah singgah,” katanya.
Diacara yang sama, Pelaksana Harian (PLH) Sekda Provinsi Banten Hj. Virgojanti menjelaskan bahwa keberadaan rumah singgah dibutuhkan.
Mengingat pasien RSUD Banten merupakan mayoritas warga Banten yang tinggalnya jauh dari keberadaan rumah sakit itu sendiri.
Dengan demikian, iapun mendukung adanya rumah singgal di RSUD Banten.
“Ini perlu khususnya untuk pasien-pasien yang jauh, karena kita kan rujukan yang otomatis dari RSUD daerah merujuk ke sini. Ada pasien-pasein yang tidak punya tempat untuk tinggal, dari pada nanti dipinggir-pinggir selasar. Kedepan kita upayakan,” katanya.
Hanya saja menurut Virgojanti, Pemerintah Provinsi Banten untuk sat ini memprioritaskan untuk pemenuhan fasilitas standar pelayanan kesehatan.
"Tapi kita yang prioritas pada pemenuhan fasilitas prioritas dulu sesuai dengan standar layanan yang harus disiapkan di RSUD type B. Karena kita juga kan diakreditasi. Kalau layanan itu tidak tersediua, akreditasi kita jelak,” katanya.
Dengan demikian untuk sementara ini katanya, RSUD Banten baru menyiapkan tempat menginap bagi warga yang mengantar pasien. Tempat itu disediakan masih di dalam gedung RSUD Banten.
“Kita sudah siapkan setiap ruang itu bisa untuk menginap pasien yang menunggu,” katanya.
Baca Juga: Menuju Layanan Prima, RSUD Banten Gelar Konsultasi Publik
Bicara soal pelayanan kesehatan, Virgojanti juga mengingatkan pihak RSUD Banten untuk terus memperbaiki pelayanan.
Bahkan diminta menciptakan suasana pelayanan yang nyaman melebihi dari rumah sakit swasta.
“Kita tahu RSUD ini kita mempunyai amanah yang besar, karena tidak semua masyarakat bisa masuk ke RS swasta, meskipun sekarang sudah banyak yang menerima BPJS. Kalau layanan kita tidak bagus maka masyarakat kita lari ke swasta,” harapnya.***