KABAR BANTEN - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tol Serang-Panimbang menyarankan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang, agar mencari lahan lain untuk merelokasi dua Sekolah Dasar Negeri (SDN) terdampak proyek Tol Serang-Panimbang yakni SDN Cipete dan SDN Inpres.
Hal itu karena lokasi lahan pengganti yang sebelumnya direncanakan untuk relokasi dinilai over design, sehingga membutuhkan pembiayaan lebih besar untuk pembangunan gedung pengganti.
Hal tersebut terungkap saat pihak PPK tol bersama tim dari Pemkab Serang melakukan survei ke empat lokasi Sekolah Dasar Terdampak yakni Cipete di Kragilan, SDN Inpres, SD Seba, dan SDN Cilayang Guha di Cikeusal, Kamis 15 Oktober 2020.
PPK Jalan Tol Serang-Panimbang, Temmy Saputra mengatakan, pihaknya hari ini melakukan survei bersama Pemkab Serang terkait lahan pengganti SD. Jika menurut hasil konsultan perencanaan kondisi lahan pengganti seperti lahan SDN Cipete over design.
Hal itu dikarenakan akses tidak ada dan kondisi lahan pengganti merupakan persawahan, sehingga mengandung lumpur dan labil.
"Terus elevasi di SDN Cipete tanah pengganti di bawah, kalau ada cut and fill normalisasi stabilisasi tanah makan biaya besar. Saya ambil solusi supaya dipindahkan untuk relokasi. Iya pindah lagi (lahannya) kalau over design kita kan enggak bisa pertanggungjawabkan ke negera kan uang negara semua," ujarnya kepada Kabar Banten saat ditemui di Kecamatan Cikeusal.
Baca Juga : Di Kabupaten Serang, Pabrik Tutup Dampak Pandemi Covid-19 Bertambah
Menurut dia, untuk stabilisasi tanah saja membutuhkan Rp 600 juta. Kemudian akses jalan dan pengadaan tanah sekitar Rp 1 miliar.
"Karena perkiraan appraisal yang di Cipete dibawah sekali terhadap itu (kemungkinan anggaran) jadi mengerikan kalau memaksakan," ucapnya.
Pihaknya pun sudah menyampaikan masukan kepada Pemkab Serang selaku pemilik aset SD kaitan risiko dari lahan tersebut. Ia merekomendasikan agar lahan itu bisa dipindahkan ke tempat yang efektif dan efisien untuk peserta didik.
Temmy mengatakan, hal yang sama juga terjadi di SDN Inpres Cikeusal. Kondisi tanah lahan pengganti jelek, jika dalam konstruksi tanah itu tidak bermanfaat. Setidaknya harus dibuang atau dibuat pondasi lantai plat yang sangat besar biayanya.
"Terus kedalaman jurang ketinggiannya delapan meter jadi makan biaya," tuturnya.
Sedangkan untuk SDN Cilayang Guha disana ada dua kepemilikan lahan. Dari masalah itu pihaknya memiliki sejumlah alternatif pertama musyawarah mufakat, kedua konsinyasi dan ketiga dibangun dilokasi tanah tersebut tapi urusan tanah diserahkan pada yang bersengketa untuk menyelesaikan.
Baca Juga : Literasi di Pulau Tunda, Duta Bahasa Sampaikan Ini
Artinya kata dia, pihaknya hanya menyiapkan bangunan saja jika disetujui. Dalam konteks ini, pihak Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) sudah membuat statement jika sudah ada legaliltas pemkab melalui SK bupati maka ia akan memberikan pinjaman untuk membayar tanah dan kemudian membangun gedung sekolahnya, akan tetapi proses pengadaanya nanti sambil berjalan.
"Jadi setidaknya SD sudah berdiri dan bisa dimanfaatkan peserta didik proses pengadaan terus berjalan. Sudah ada kebijakan BPJT. Jadi segera diminta percepat juga kepastiannya," ucapnya.
Menurut Temmy jika solusi terakhir diambil tidak akan memakan waktu lama. Sebab anggaran ada pinjaman dari BPJT dan pembangunan tidak mesti menunggu pengadaan tanah selesai.
"Perhitungan belakangan selisih berapa. Yang penting ada pemodal yang siap nampung uang sendiri untuk bayar tanah dan bangun SD," tuturnya.
Pada intinya kata dia, pembangunan empat SD bisa cepat asal lahan pengganti bisa dipastikan lebih dahulu. Ia tak ingin setelah dibangun ada dua persepsi, ada yang mau pindah lagi dan ada yang mau tetap, sementara uang sudah dikeluarkan.
"Pastikan enggak berubah dan posisinya efektif dan efisien terhadap keuangan negara dan bisa dipertanggungjawabkan," ucap Temmy.
Baca Juga : Kampanye Pencegahan Covid-19, Ini Yang Disasar Pemkab Serang
Sementara, Asda 1 Setda Pemerintah Kabupaten Serang Nanang Supriatna mengatakan, menindaklanjuti hasil rapat di pendopo dengan Pjs Bupati kaitan progres percepatan relokasi SDN terdampak Tol Serang-Panimbang, seharusnya saat ini sudah masuk tahap pembangunan.
"Tapi karena ada beberapa keberatan terutama dari pelaksana pembangunan tol Serang-Panimbang tentang konstruksi, SD yang empat ini ada kesulitan akses dan konstruksi ketika dibangun. Sehingga Pjs memerintahkan kami PU, Dindik dan perkim serta camat untuk melihat langsung kondisi lapangan," ujarnya.
Nanang menjelaskan, hasil survei tersebut akan disimpulkan untuk kemudian disampaikan ke pimpinan. Dirinya menargetkan empat SD tersebut bisa dibangun tahun ini.
"Target kita tahun ini bisa dibangun. Karena tuntutan siswa dan pengajar juga ke dindik. Hasil tinjau lokasi ini sebagai bahan ke Pjs untuk dirapatkan lagi alternatif seperti apa. Misal satu tanah siap tapi konstruksi keberatan nah bagaimana kira-kira," tuturnya.
Ia ingin pembangunan bisa dipercepat. Oleh karena itu pada Jumat 16 Oktober 2020 pihak tol akan membuat animasi bangunan SD jika memang harus dibangun dilahan eksisting saat ini. "Itu akan jadi bahasan bersama," katanya.
Pantauan Kabar Banten, dalam survei tersebut hadir Asda I Pemkab Serang Nanang Supriatna, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Okeu Oktaviana, Kepala D Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Tata Bangunan (PKPTB) Irawan Noor, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Aber Nurhadi, Kabid SD Disdikbud Amar Maruf, Camat Cikeusal Iman Saiman dan pihak PPK Tol Serang-Panimbang.***