Network
"Dari TAPD usulannya terkait dengan pembangunan sampah regional milik provinsi untuk mengatasi kebutuhan tempat sampah kota/kabupaten yang sudah mulai tidak tertampung," ujarnya.
Penambahan juga dilakukan untuk perbaikan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) termasuk yang terdampak tsunami Selat Sunda, serta penambahan hibah untuk PWNU Banten, dan GP Ansor Banten.
"PWNU kita tambahkan menjadi (Rp) 1 miliar kemudian PW Ansor kita tambahkan menjadi (Rp) 290 miliar dan beberapa yayasan kecil kita tambahkan sesuai dengan rekom yang sudah keluar dari Biro Kesra," ucapnya.
Selain itu, terdapat penambahan bantuan keuangan (bankeu) kabupaten/kota terutama yang memiliki fiskal kecil dari kabupaten/kota lainnya.
Baca Juga : Difokuskan untuk Daya Saing Daerah, APBD Banten 2021 Diproyeksikan Rp 15 T
Adapun penambahan bankeu tersebut yaitu untuk Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kota Serang, dan Kabupaten Serang. Nilainya beragam mulai dari Rp65 miliar dan Rp55 miliar.
"Tangerang Raya untuk Kota Tangerang tetap Rp40 miliar, Tangerang Selatan Rp40, Kabupaten Tangerang ada penambahan," tuturnya.
Pembahasan Rancangan APBD Banten TA 2021 akan dibawa ke rapat paripurna. Untuk jadwalnya ditunda dari rencana awal. Banmus DPRD Banten telah menetapkan sejumlah Agenda Paripurna DPRD Banten.
Pertama, Senin, 30 November 2020 DPRD Banten akan rapat paripurna agenda persetujuan terhadap Rancangan Perda tentang Penyertaan Modal ke Dalam PT Agrobisnis Banten Mandiri.
Kemudian, rapat paripurna agenda penetapan Keputusan DPRD Banten tentang Program Pembentukan Perda Banten tahun 2020, dan paripurna persetujuan DPRD Banten terhadap Rancangan ABPBD Banten 2021.
