Kabar Gembira! Pemprov Banten Sediakan 544 Kuota Pelatihan Kerja, Peserta Akan Dapat Uang Saku

- 7 Maret 2021, 12:31 WIB
Ilustrasi kerja.
Ilustrasi kerja. /Pexels/Proxy Click Visitor

KABAR BANTEN - Pemprov Banten melalui UPTD Latihan Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi atau Disnakertrans Banten membuka pendaftaran pelatihan kerja berbasis kompetensi bagi warga Banten.

Kuota yang disediakan pada tahun anggaran 2021 sebanyak 544 orang. 

Kepala UPTD Latihan Kerja Banten Erwin Damayanto mengatakan, tahun ini pihaknya kembali membuka kesempatan pelatihan kerja bagi warga Banten.

Baca Juga: Dorong Mahasiswa Kuasai Berbagai Keilmuan, Kemendikbud Buka Kerja Sama Kurikulum 2021, Ini Persyaratannya!

Kuota yang disediakan sebanyak 544 orang. Dibagi menjadi 34 kelas dengan satu kelasnya ada 16 siswa. 

Pilihan program pelatihan meliputi operator komputer, animasi motion graphic, desain grafis, mesin bubut, mesin CNC, autocad manufactur, otomasi industri, instalasi penerangan, teknisi audio, las gmaw, sepeda motor, kendaraan ringan, autocad gambar bangunan, dan kecantikan rambut. 

"(Pilihan program Tahun 2021) sama dengan Tahun 2020," kata Erwin kepada Kabar Banten, Sabtu 6 Maret 2021. 

Baca Juga: Dear Petani Muda di Banten, BPPSDMP Kementan Buka Lowongan Kerja ke Jepang, Buruan Daftar! Begini Syaratnya

Pendaftaran pelatihan kerja tahun 2021 angkatan ke-1 telah dibuka sejak Februari sampai 8 Maret 2021.

Pada angkatan ini pilihan program khusus untuk kecantikan rambut, furniture, dan otomasi industri.

Pendaftaran latihan kerja dapat dilakukan secara online. Pendaftar akan diseleksi melalui tes yang seluruhnya juga dilaksanakan secara online.

Baca Juga: Selamat untuk Pendidik dan Murid! Bantuan Kuota Belajar Ditambah Tiga Bulan! Ini Penjelasan Mas Menteri

Kata Erwin, pelatihan kerja di UPT Latihan Kerja tidak dipungut biaya karena telah dibiayai Pemprov Banten melalui APBD Banten tahun anggaran 2021. Syarat utama untuk bisa ikut pelatihan kerja harus memiliki KTP Banten.

"Adapun fasilitas yang didapat yaitu ATK, modul, makan sehari sekali, snack satu kali, seragam, dan uang saku," tuturnya. 

Lulusan UPTD Latihan Kerja Banten banyak dibutuhkan pasar kerja. Akan tetapi, diakuinya sejak pandemik Covid-19 dengan pemberlakkuan PSBB dan berlanjut PPKM permintaan perusahaan terhadap lulusan UPTD Latihan Kerja menurun.

Baca Juga: Formasi ASN 2021 Ditetapkan, Siap-siap! Ada 1,3 Juta Lowongan

"Tidak se- masif waktu sebelum pandemik," ucapnya. 

Penempatan kerja sebetulnya bukan menjadi tugas utama UPTD Latihan Kerja Banten. Tugas utama UPTD Latihan Kerja Banten yaitu melatih SDM Banten agar mampu bersaing dalam dunia pencari kerja saat ini. 

Tugas tambahannya menginformasikan keberadaan UPTD Latihan Kerja sekaligus mendistribusikan alumni.

Baca Juga: Kemenpan RB Buka Rekrutmen 1,3 Juta PPPK dan CPNS, Honorer Terdaftar di Dapodik Kemendikbud Bisa Ikut Tes

Kemudian, menjalin kerjasama dengan industri dalam rangka mengetahui minat dunia usaha atas kejuruan yang dibuka atau akan dibuka untuk disampaikan kepada siswa pelatihan kerja. 

"Jadi dapat disimpulkan kami mempunyai sampai batas menjebatani antara kebutuhan pasar kerja saat ini. Karena tugas utama penempatan saat ini ada di Bidang Penempatan Disnakertrans Provinsi Banten," tuturnya.

Dalam kesempatan yang berbeda, Menaker Ida Fauziah mengatakan, pandemi Covid-19 berpengaruh terhadap berbagai sektor, termasuk ketenagakerjaan.

Baca Juga: Pemerintah Rekrut 1,3 Juta PPPK dan CPNS, BKN Siapkan Portal Seleksi Resmi

Angka pengangguran Indonesia sebagaimana rilis BPS mengalami peningkatan.

Kondisi itu menunjukan pengentasan pengangguran menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah pusat dan daerah.

 “Naik cukup tajam. Ada 29,12 juta penduduk yang bekerja terdampak covid. Ini sungguh dampaknya luar biasa,” katanya.

Selain pengangguran, pemerintah pusat dan daerah juga memiliki tantangan dalam meningkatkan sumber daya manusia.

Baca Juga: Membanggakan, Ikan Cumi Sotong Tangkapan Nelayan Pandeglang, Tembus Pasar Asia dan Eropa

“Harus bersinergi bersama-sama pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus menyelesaikan 2 PR itu,” katanya.

Peningkatan SDM di Indonesia harus menggunakan pendekatan kebutuhan ketenagaerjaan. Pengembangan SDM salah satunya bisa mengoptimalkan pelatihan di Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK).

“BBPLK harus bisa menjawab untuk kepentingan masyarakat. Harus juga membangun sinergitas dengan pemerintah,” ucapnya.***

Editor: Rifki Suharyadi


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x