Network
KABAR BANTEN - Kisruh Partai Demokrat pasca Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, masih terus bergulir.
Gubernur Banten yang juga kader Demokrat Wahidin Halim ikut merespon persoalan tersebut. Sejumlah pertanyaan wartawan dilontarkan kepada Wahidin Halim.
Salah satunya soal pilihan antara Partai Demokrat yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) atau versi KLB Deli Serdang yang mendaulat Moeldoko sebagai Ketua Umum.
Namun, Gubernur Banten Wahidin Halim enggan memberikan komentar tentang kisruh Partai Demokrat. Menurutnya, sudah banyak kader yang memberikan komentar.
“Sudah ada komentar-komentar, kader semua udah ada yang komentar,” kata Gubernur Banten, di Sekretariat DPRD Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Selasa 9 Maret 2021.
Di tengah kisruh Partai Demokrat, Pilgub Banten dipastikan digelar 2024, setelah Revisi Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) dicabut dari Prolegnas Prioritas tahun 2021.
Pencabutan itu dilakukan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama DPD dan perwakilan pemerintah yakni Kementerian Hukum dan HAM, dalam Rapat Kerja 2021, di Gedung Nusantara II, Senayan Jakarta, Selasa, 9 Maret 2021.
Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Atgas mengatakan, terjadi perkembangan dan perubahan arah politik legislasi yang terjadi, khususnya terkait dengan keberadaan RUU Pemilu.
Dari Kota Serang, Petugas Satpol PP setempat menjaring sejumlah manusia silver di beberapa titik simpang jalan, Senin 8 Maret 2021.
Seperti di Jalan Veteran, Pisang Mas, Jalan Jenderal Ahmad Yani, simpang empat Sumurpecung, hingga di simpang empat Ciceri, Jalan Protokol.
Dari hasil penertiban atau razia tersebut, kebanyakan manusia silver masih di bawah umur.
Kutipan tersebut merupakan tiga dari lima berita populer di kalangan pembaca KabarBanten.com hari ini, Rabu, 8 Maret 2021. Berikut tiga berita populer tersebut:
1. Ikut Moeldoko Atau AHY? Ini Kata Gubernur Banten Kader Demokrat
Kisruh Partai Demokrat pasca Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, masih terus bergulir.
Gubernur Banten yang juga kader Demokrat Wahidin Halim ikut merespon persoalan tersebut.
Sejumlah pertanyaan wartawan dilontarkan kepada Wahidin Halim. Salah satunya soal pilihan antara Partai Demokrat yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) atau versi KLB Deli Serdang yang mendaulat Moeldoko sebagai Ketua Umum.
Namun, Gubernur Banten Wahidin Halim enggan memberikan komentar tentang kisruh Partai Demokrat. Menurutnya, sudah banyak kader yang memberikan komentar.
“Sudah ada komentar-komentar, kader semua udah ada yang komentar,” kata Gubernur Banten, di Sekretariat DPRD Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Selasa 9 Maret 2021.
Wahidin Halim mengaku tidak ingin ikut memberikan komentar karena posisinya sebagai Gubernur Banten sedang fokus mengurus masyarakat Banten. “Masak gubernur komentar. Gubernur lagi ngurusin rakyat, urusan politik sudah ada masing-masing,” katanya.
Masalah politik, kata dia, diserahkannya kepada sistem dan mekanisme yang berlaku. Diapun enggan berkomentar lebih jauh saat disinggung wartawan memilih ikut AHY atau Moeldoko.
“Masalah poiltik saya serahkan pada mekanismenya, sistemnya. Jadi jangan ujug-ujug gubernur komentar,” ucapnya.
Baca selengkapnya : Ikut Moeldoko Atau AHY? Ini Kata Gubernur Banten Kader Demokrat
2. RUU Pemilu Resmi Dicabut dari Prolegnas, tak Ada Pilkada Tiga Tahun ke Depan, Pilgub Banten Digelar 2024
Di tengah kisruh Partai Demokrat, Pilgub Banten dipastikan digelar 2024, setelah Revisi Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) dicabut dari Prolegnas Prioritas tahun 2021.
Pencabutan itu dilakukan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama DPD dan perwakilan pemerintah yakni Kementerian Hukum dan HAM, dalam Rapat Kerja 2021, di Gedung Nusantara II, Senayan Jakarta, Selasa, 9 Maret 2021.
Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Atgas mengatakan, terjadi perkembangan dan perubahan arah politik legislasi yang terjadi, khususnya terkait dengan keberadaan RUU Pemilu.
Berdasarkan kesepakatan fraksi-fraksi serta sesuai dengan surat dari pimpinan Komisi II selaku pengusul RUU, maka DPR RI melalui badan legislasi akan menarik dan mengeluarkan revisi UU Pemilu dari daftar Prolegnas Prioritas tahun ini.
"Jadi Prolegnas Prioritas tahun ini yang sudah disetujui dalam Rapat Kerja tanggal 14 Januari 2021 lalu mengalami perubahan, yang semula 33 RUU menjadi 32 RUU," kata Supratman, dikutip KabarBanten.com dari dpr.go.id.
Baca selengkapnya : RUU Pemilu Resmi Dicabut dari Prolegnas, tak Ada Pilkada Tiga Tahun ke Depan, Pilgub Banten Digelar 2024
3. Sejumlah Manusia Silver di Kota Serang Terjaring Razia, Mayoritas di Bawah Umur
Petugas Satpol PP Kota Serang menjaring sejumlah manusia silver di beberapa titik simpang jalan, Senin 8 Maret 2021.
Seperti di Jalan Veteran, Pisang Mas, Jalan Jenderal Ahmad Yani, simpang empat Sumurpecung, hingga di simpang empat Ciceri, Jalan Protokol.
Dari hasil penertiban atau razia tersebut, kebanyakan manusia silver masih di bawah umur.
Kepala Satpol PP Kota Serang Kusna Ramdani mengatakan, penertiban manusia silver dilakukan bukan hanya sekali, tapi hampir setiap hari.
Sebelumnya, pihaknya juga menempatkan pos penjagaan di sejumlah titik, dengan dua orang petugas Pol PP berjaga.
"Tadi kami razia beberapa, tidak banyak, hanya yang masih keliatan berkeliaran kami bawa," katanya.
"Rata-rata memang masih di bawah umur, sekitar umur 13 tahun, terus ada juga yang masih kecil, pokoknya di bawah 17 tahun. Tapi sebagian itu ada yang dewasa juga," ujarnya.
Baca selengkapnya : Sejumlah Manusia Silver di Kota Serang Terjaring Razia, Mayoritas di Bawah Umur
Sejumlah manusia silver tersebut, kata dia, dibawa ke markas Satpol PP Kota Serang untuk diberikan pembinaan dan edukasi.***
