Network
Alamsyah mengingatkan Badan Publik bahwa masyarakat dapat langsung mengajukan keberatan tanpa melalui mekanisme permohonan karena alasan tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 UU KIP.
Baca Juga: Tingkatkan Kinerja Pegawai dan Pelayanan kepada Masyarakat, Ini yang Dilakukan KI Banten
Panitera KI Banten, Hj. Lilis Dania Susila menjelaskan, kedudukan panitera di Komisi Informasi dilaksanakan oleh sekretaris KI Banten sebagaimana pasal 1 angka 16 Peraturan Komisi Informasi (Perki) No. 1 Tahun 2013 Tentang Prosesdur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
“Panitera adalah sekretaris komisi informasi yang bertanggung jawab mengelola administrasi permohonan penyelesaian sengketa informasi, membantu mediator, membantu majelis komisioner di dalam persidangan, mencatat persidangan, membuat berita acara persidangan, dan menyusun laporan hasil persidangan,” ujarnya.
Dengan kedudukan sebagai sekretaris dan Panitera di Komisi Informasi, kata dia, menjadikan tata kelola kepaniteraan akan mengalami beban kerja yang cukup tinggi karena penetapan selain sebagai sekretaris dan Panitera juga memiliki jabatan definitif sebagai Kepala Bidang Aplikasi dan Kelembagaan di Diskominfo Provinsi Banten.
Baca Juga: Gelar Rakor PPID, KI Banten Ajak Badan Publik Tingkatkan Pelayanan Informasi Publik
Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) KI Banten, Lutfi mengungkapkan bahwa tahun 2010 hingga 2020 KI Banten telah menyelesaikan sebanyak 2.010 sengketa informasi.
Adapun rinciannya, kata dia, tahun 2011 sebanyak 28 register, 2012 sebanyak 117 register, 2013 sebanyak 450 register.
“Kemudian, tahun 2014 sebanyak 250 register, 2015 sebanyak 379 register, 2016 sebanyak 89 register, 2017 sebanyak 392 register, 2018 ada 85 register, 2019 berjumlah 115 register dan 2020 sebanyak 105 register,” ujarnya.
Baca Juga: Bersih dari Sengketa Informasi, KI Banten Apresiasi Pemkab Pandeglang
