Network
KABAR BANTEN - Sikapi beras bantuan PPKM 2021 menggumpal dan bau busuk, Komisi III DPRD Kabupaten Lebak menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bareng Perum Bulog Subdivre Lebak-Pandeglang.
Selain dengan Bulog, Komisi III DPRD Kabupaten Lebak mengundang PT Pos, Disperindag Kabupaten Lebak dan Dinas Sosial Kabupaten Lebak terkait beras bantuan PPKM tersebut di Gedung DPRD Kabupaten Lebak.
RDP Komisi III DPRD Kabupaten Lebak bersama Bulog Subdivre Lebak-Pandeglang, PT Pos, Disperindag dan Dinas Sosial Kabupaten Lebak merupakan tindak lanjut atas laporan masyarakat diwakili Ormas Badak Banten dan Pendekar Banten yang mengadukan adanya temuan beras bantuan PPKM tidak layak konsumsi karena menggumpal dan bau busuk di Desa Lebak Parahiang, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak.
"Terkait hasil RDP tadi, Bulog, kemudian PT Pos, itu instansi yang memang berperan penting dalam program penyaluran beras PPKM yang ditemukan terindikasi tidak layak konsumsi," kata Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Lebak Acep Dimyati kepada Kabar Banten, di Gedung DPRD Kabupaten Lebak, Selasa, 10 Agustus 2021.
Baca Juga: Beras Bantuan PPKM Bau Busuk, Anggota DPRD Kabupaten Lebak Bereaksi, Siap Bawa ke Jalur Hukum
Dari rangkaian kegiatan RDP, dari pemaparan Bulog mengakui, ada kesalahan dalam penyaluran terutama pada saat pendistribusian beras bantuan PPKM di Desa Lebak Parahiang, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak.
"Itupun katanya hanya 7 karung, nah itu sah-sah saja itu penjelasan Bulog, dan di luar Desa Lebak Parahiang, semua dinyatakan tetap layak konsumsi. Itu menurut Bulog yang disaksikan, oleh semuanya," katanya.
Jadi tidak ada beras bantuan PPKM mereka salurkan itu, tidak layak konsumsi yang di luar, Desa Parahiang.
"Itupun yang di Desa Parahiang, akibat pada saat bongkar, kena hujan, tapi silakan itu pernyataan Bulog. Tapi kita kan di bawah di lapangan melihat, begitu banyaknya beras yang memiliki kualitas yang tidak layak untuk konsumsi," katanya.
