Network
"Iya yang paling banyak itu di Kecamatan Kasemen. Mudah-mudahan yang 1.000 rumah sudah bisa diselesaikan tahun 2023," ucapnya.
Menurut dia, yang sudah dikerjakan oleh Pemerintah Kota Serang sekitar 50 persen dari 1.000 unit rumah tidak layak huni.
"Jadi total yang belum itu sekitar 50 persen. Termasuk juga bantuan pusat, karena di Perkim itu ada APBD dan bantuan pusat kalau tidak salah, 150 rumah tahun 2020 itu," tuturnya.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Serang Teguh mengatakan, mengenai bantuan rumah tidak layak huni, ada dua kecamatan yang menggunakan dana dari APBN dan dana dari APBD.
"Banyaknya ada di Kecamatan Kasemen. Kondisi rumah tentu nanti akan disurvey oleh kami, dan itu juga kan usulan dari masyarakat, RT dan RW, dan kelurahan," ujar dia.
Nantinya setelah mendapat laporan tersebut, pihak DPKP akan mengirimkan petugas verifikasi lapangan untuk melakukan validasi data.
"Karena kan ada beberapa syarat yang ditentukan. Sisanya itu sekitar 50 persen lagi (dari 1.000)," ucapnya.
Tahun 2022, pihaknya mengusulkan sebanyak 50 rumah untuk dilakukan perbaikan, namun disesuaikan dengan anggaran yang ada.
Baca Juga: Disdukcapil Kota Serang Data Kependudukan Ratusan Warga Binaan di Rutan Kelas II B Serang
"Tentu nanti kami akan informasikan. Kalau dari pusat itu bantuannya sekitar seratusan, targetnya memang 2023 selesai," katanya. ***
