Network
e. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan
f. ditugaskan secara penuh di luar JPT
g. terjadi penataan organisasi
h. tidak memenuhi persyaratan Jabatan.
Jika melihat peraturan tersebut, isi surat Al Muktabar menjadi misteri, apakah mundur atau karena alasan lain, hingga muncul isu pengunduran dirinya ditolak Kemendagri.
Di saat yang sama, SK Pemberhentian Al Muktabar yang mundur dari jabatan Sekda Banten sebulan lalu, hingga kini belum juga keluar.
Berbagai informasi berkembang, salah satunya bahwa isi surat Al Muktabar kepada Gubernur Bantenidak menjelaskan secara gamblang bahwa dirinya mundur dari jabatannya.
Kabarnya, Al Muktabar hanya menyampaikan bahwa dirinya akan kembali bertugas di Kemendagri.
Berdasarkan informasi, terungkap bahwa usulan Pemprov Banten atas pemberhentian Al Muktabar masih tertahan di Kemendagri atau belum sampai ke meja Presiden.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Benni Irwan, mengungkap soal proses usulan pemberhentian Al Muktabar yang dikirim Pemprov Banten kepada Presiden melalui Kemendagri tersebut.
