Network
KABAR BANTEN - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Banten menyerahkan hasil audit kepada Pemerintah Kota atau Pemkot Cilegon, termasuk di dalamnya adalah salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang sedang disorot banyak pihak, yaitu Bank Pembiayaan Syariah Cilegon Mandiri (BPRS CM).
Seiring dengan itu, beredar informasi dalam audit BPRS CM, diduga adanya pelanggaran. Di mana dalam proses pembiayaan tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP).
Kepala BPKP Perwakilan Banten R Bimo mengatakan, pelanggaran SOP telah terjadi di salah satu BUMD Kota Cilegon, untuk itu pihaknya akan melakukan pembinaan.
”Memang benar ada pelanggaran SOP di salah satu BUMD Kota Cilegon. Untuk itu, kami akan melakukan pembinaan dan menyerahkannya kepada Pemkot Cilegon," katanya, Selasa 11 Januari 2022.
Baca Juga: Tata Ruang Kantor Pemkot Cilegon di Rombak Besar-besaran, Ini OPD yang Bakal Pindah
Ia menjelaskan, BPKP melaksanakan pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara atau daerah seperti BUMD atau BUMN. Karena itu, adalah aset negara yang harus ada.
"Jadi, kami melakukan pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim," ujarnya.
"Keudian, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi. Intinya seperti itu, jadi kami serahkan semuanya kepada Pemkot Cilegon," lanjutnya.
