Network
KABAR BANTEN - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Serang mencatat, ada sekitar 163 hektare permukiman di Kota Serang masuk dalam kawasan kondisi kumuh.
Ratusan hektare tersebut ditargetkan diselesaikan pada 2023 mendatang.
Wakil Wali Kota Serang Subadri Ushuludin mengatakan, dari total 215 hektare kawasan kumuh di Kota Serang, saat ini tersisa 163 hektare permukiman yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Kota atau Pemkot Serang.
"Makanya, kami akan terus meminimalisir," katanya, usai meninjau pembangunan jalan di Lingkungan Sayabulu RT 005/007, Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Selasa 25 Januari 2022.
Baca Juga: Empat Tahun Mangkrak, Warga Tiga Perumahan di Kota Serang Minta Pemkot Selesaikan 'Frontage' Unyur
Jalan Lingkungan di Sayabulu, Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Kota Serang merupakan pembangunan tahun 2021.
Dia juga ingin memastikan program yang telah dibangun oleh pemerintah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar.
"Makanya kami meninjau, untuk memastikan program yang telah dilaksanakan 2021 kemarin sudah selesai atau belum, pemanfaatan sejauh mana, apa yang kurang," ujarnya.
Dari total 163 hektare tersebut, dikatakan dia, didominasi di Kecamatan Kasemen, dan tahun ini mulai fokuskan untuk pengurangan kawasan kumuh.
Namun secara bertahap, hingga tahun 2023 mendatang. Sehingga Kota Serang bebas dari lingkungan kumuh.
"Jadi tahun ini kami akan fokus di Kecamatan Kasemen dulu, karena paling banyak di sana. Tentu optimis, apapun programnya kita harus punya keyakinan dulu, supaya selesai," ucapnya.
Baca Juga: Jelang Imlek 2022, Tradisi Cuci Rupang Warga Tionghoa Kota Serang Dimulai
Sementara itu, Kepala DPKP Kota Serang Nofriady Eka Putra mengatakan, pembangunan jalan betonisasi di lingkungan Sayabulu memiliki panjang 367 meter dengan total anggaran Rp380 juta.
Untuk anggarannya bersumber dari APBD Kota Serang tahun 2021.
"Jadi ini cuma betonisasi saja. Ada empat lokasi yang kami bangun termasuk dengan drainasenya," tuturnya.
Dia menjelaskan, 163 hektare kawasan kumuh tersebut terdiri dari jalan, drainase, hingga ruang terbuka hijau (RTH) yang tidak terpelihara.
Semuanya akan diselesaikan secara bertahap hingga 2023 mendatang.
"Ini akan diselesaikan sampai 2023, tahun ini ada Rp35 miliar itu bidang pemukiman saja, memang intervensinya khusus kawasan kumuh," ujarnya.***
