Network
Menurut dia banyak perusahaan yang melanggar ketentuan namun tidak ada tindakan tegas dari pemerintah.
"Kami kesulitan, ditambah pengawasan ada di provinsi jadi makin sulit. Kami minta bantuan DPRD untuk memonitor apa saja pidana kejahatan tenaga kerja, karena banyak terjadi dan ini minim penanganan," ucapnya.
Ketua DPRD Kabupaten Serang Bahrul Ulum yang menerima audiensi mengatakan outsourcing atau tenaga kontrak dan PKWT atau namanya alih daya akan dirapatkan khusus dengan kepala komisi II.
Sebab permasalahan tersebut masuk dalam kategori persoalan dinamika Ketenagakerjaan aahe dirumuskan bersama pemda eksekutif dan legislatif.
"Karena ini jadi persoalan masyarakat Kabupaten Serang. Siapa yang berhak mengwasi outsourcing sejauh mana proses pengawasan sudah kah sesuai, itu jadi persoalan kita harus dicari solusinya ditemukan jika ada yang melanggar hukum serahkan ke polisi," ujarnya.***
