Network
KABAR BANTEN - Sejumlah pimpinan Ormas Islam memandang Komite Daerah Ekonomi Keuangan Syariah (KDEKS) mendesak untuk dibentuk di Banten.
Selain agar sejalan dengan terbentuknya Komite Nasional Ekonomi Syariah (KNEKS) juga sejalan dengan hasil Kongres Umat Islam Provinsi Banten pada 2015 lalu.
"Ini aspirasi lama yang semestinya
sudah harus direalisasikan pembentukan KDEKS. Pemprov punya tanggung jawab untuk terbentuknya KDEKS sebagaimana Pemerintah
Pusat telah membentuk KNEKS pada
10 Februari 2022 dengan Ketua bapak
Presiden Jokowi dan Ketua Harian Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin," kata Ketua MUI Banten Bidang Ekonomi Dr Rizqullah Thohuri saat diskusi 'Obrolan Mang Fajar' dengan tema 'Peluang dan Tantangan Produk Halal dalam Menembus Pasar' di Ruang Rapat MUI Banten, Kamis 8 September 2022..
Ia menjelaskan, KNEKS dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden
Nomor 28 Tahun 2020 dengan target
Indonesia menjadi Pusat Ekonomi
Terkemuka Dunia 2024.
Baca Juga: Industri Halal dan Ekonomi Syariah, GSI-Intani Canangkan Desa Digital di Yogyakarta
Menurut dia, pembentukan KDEKS
di Banten merupakan suatu keniscayaan. "Mayoritas masyarakat Banten merupakan mayoritas Muslim. Sehingga niscaya bisa terbentuk di Banten," ujarnya.
Awalnya, ucap dia, pembentukan KDEKS cukup dengan Pergub saja. Namun, berdasarkan pandangan Pemprov Banten, payung hukumnya berupa Perda.
"Kita tidak ingin berdebat soal Pergub atau Perda, kenyataannya di Jawa Barat cukup dengan Pergub," tuturnya.
Ia menyadari, pemahaman masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan syariah masih minim. Oleh karena itu, perlu gerakan literasi masif.
