Network
KABAR BANTEN - Pegawai Non ASN (Aparatus Sipil Negara) Pemkot Cilegon yang mendapat SK pada 6 Januari Tahun 2021, tidak masuk dalam pendataan.
Hal itu dikatakan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemkot Cilegon Ahmad Jubaedi.
“BKPSDM mulai melakukan pendataan pegawai Non ASN, Per 1 September lalu. Sampai saat ini masih dilakukan pendataan sesuai edaran dari BKN,”kata Ahmad Jubaedi, disela-sela apel Hari Kesadaran nasional, Senin, 19 September 2022.
Ia menuturkan, dalam pendataan tersebut pihaknya mengacu kepada Surat Edaran dari Kemenpan RB.
“Untuk pegawai non ASN yang mendapat surat keputusan (SK) pada 6 Januari di tahun 2021 tidak masuk dalam pendataan dan dicoret. Hal itu sesuai dengan edaran dari Kemenpan-RB,” ujarnya.
Baca Juga: Implementasikan SPBE di Kota Cilegon, Sekda Cilegon Maman Mauludin: ASN Jangan Gaptek
Untuk jumlah yang tidak didaftarkan, kata dia, belum diketahui jumlahnya. Karena pendataan masih terus dilakukan.
“Jumlah yang sudah terdata mencapai ribuan dari jumlah pegawai non ASN Pemkot Cilegon sebanyak 4905, nanti pada 1 Oktober akan ada uji public,dan ketahuan berapa jumlahnya,” tuturnya.
Sementara itu, Forum Tenaga Tekhnis dan Administrasi Honorer atau Fortrah Kota Cilegon meminta agar kuota analis jabatan (Anjab) ditambah.
“Ada harapan besar dari para honorer, bahwa pendataan ini mudah-mudahan apa yang diinginkan dan dicita-citakan oleh kawan-kawan ini sesuai dengan cita-cita serta keinginannya,” kata Ketua Presidium Fortrah Kota Cilegon, Muhamad Fatoni.
Fortrah Kota Cilegon, kata dia, menyoroti mengenai kuota yang disesuaikan dengan analis dan jabatannya. Dimana sampai saat ini kuota yang didaftarkan kurang.
“Kami berharap kuotannya bisa diperbanyak. Lalu kemudian kami juga menitikberatkan kepada kebijakan afirmasi yang memang tenaga teknis dan administrasi ini mendapatkan kebijakan afirmasi dengan hal-hal yang pernah kami sampaikan,” ucapnya.
Berbagai usaha telah dilakukan oleh Fortrah, diantaranya, menghadap langsung kepada Walikota Cilegon, BKPSDM, bahkan kepada Kemenpan RB, melalui surat yang sudah di layangkan dan di terima oleh staf ahli.
“Staf ahlinya, namanya Pak Herman saat itu. Kemudian juga, kami melayangkan surat di DPR RI. Beberapa hal yang memang dari pendataan non ASN tersebut, mudah-mudahan jumlah yang diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja,bertambah,” ungkapnya.***
