Network
KABAR BANTEN - Komisi I DPRD Banten memanggil Kepala BKD Banten Nana Supiana untuk meminta penjelasan atas persoalan pendataan tenaga non ASN atau honorer di ruang Komisi I DPRD Banten Rabu 28 September 2022.
Pantauan Kabar Banten, Nana datang ke Ruang Komisi I DPRD Banten sekitar pukul 14.30 WIB dan disambut Ketua Komisi I DPRD Banten Jazuli Abdillah.
Jazuli Abdillah mengaku sengaja memanggil Kepala BKD Banten Nana Supiana untuk meminta penjelasan mengenai perkembangan pendataan tenaga non ASN atau honorer yang bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dan akan didaftarkan menjadi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK).
Jazuli mengakui banyak menerima keluhan persoalan pendataan honorer. Sebagimana persoalan dikeluhkan Taufik Hidayat, Ketua Umum Honorer FPNPB Provinsi Banten menyebut , 800 tenaga kesehatan berstatus honorer belum terdata.
Baca Juga: Ratusan Tenaga Honorer Kesehatan di Banten Was-was, Ini yang Jadi Penyebabnya
"Penomena pendataan tenaga non ASN muncul kegelisahan-kegelisahan dari sahabatan honorer yang bekerja. Komisi I juga mendapat banyak keluhan, termasuk keluhan honorer disekolah-sekolah," ujar Jazuli di ruang Komisi I DPRD Banten.
Maka dengan banyaknya keluhan persoalan pendataan honorer, Komisi I DPRD Banten memanggil BKD Banten. Jazuli berharap, pendataan honorer dilakukanbBKD dengan menerapkan verifikatif, validatif, dan akomodatif.
Jazuli merasa prihatin mendengar kegelisan honorer. Hal itupun menurut Jazuli harus dimaklumi lantaran harapan honorer untuk diangkat menjadi PPPK sangat tinggi.
"Hidup dan mati disitu, mata pencaharian," tegas Jazuli mengingatkan bahwa pegawai honorer menjadi mata pencaharian.
