Network
Meski demikian kata Taufik, soal salah jabatan di data BKN berlahan sudah di perbaiki."Masih diperbaiki jabatan jabatannya yang tidak sesuai juga," katanya.
Dalam kesempatan tersebut Taufik menegaskan bahwa persoalan belum terdatanya honorer di BKN buka hanya tengah kesehatan.
"Bukannya hanya ksehatan tapi OPD lain pun masih banyak yang belum terdata," katanya.
Sebelumnya, pada Rabu 28 September 2022, Komisi I DPRD Provinsi Banten akhirnya memanggil Kepala BKD Banten Nana Supiyana.
Pemanggilan dilakukan untuk meminta penjelasan atas persoalan pendataan honorer untuk didaftarkan menjadi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kontrak (PPPK).
Baca Juga: Dicecar Komisi I DPRD Banten Soal Pendataan Tenaga Non ASN, Ini Jawaban Tegas Kepala BKD
Jazuli Abdillah mengaku sengaja memanggil Kepala BKD Banten Nana Supiana untuk meminta penjelasan mengenai perkembangan pendataan honorer yang bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dan akan didaftarkan menjadi PPPK.
Jazuli mengakui banyak menerima keluhan persoalan pendataan honorer. Sebagimana persoalan dikeluhkan Taufik Hidayat, Ketua Umum Honorer FPNPB Provinsi Banten menyebut, 800 tenaga kesehatan berstatus honorer belum terdata.
Oleh karena itu, Komisi I DPRD Banten juga mendesak agar BKD membuka posko pengaduan.***
