Politik Uang di Pemilu 2024 Diprediksi Makin Tinggi, Ini Faktor Pemicunya

- 14 Oktober 2022, 06:44 WIB
Ilustrasi politik uang.*/
Ilustrasi politik uang.*/ /

Dihari dan tempat yang sama, Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto menegaskan, pihaknya sedang mengevaluasi pelaksanaan Pilkada langsung. Evaluasi dilakukan untuk melihat sisi baik dan buruk dari Pilkada langsung.

"Mungkin setelah diskusi itu akan ketahuan. Kalo ada manfaatnya kita teruskan, kalo ada modararnya kita perbaiki moderatnya ini bagaimana solusinya. Jadi tidak ada Pilkada Langsung dihentikan itu belum ada," katanya.

Yandri menuturkan, dalam diksui yang sudah dilakukan MPR RI, dibahas mengenai mahalnya demokrasi. Bahkan ada yang berpendapat bahwa yang punya uang banyak yang menang, sementara calon yang tidak punya uang tidak menang.

Baca Juga: Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Tiga KPU, Ini Hasil Putusan Sidang Bawaslu Banten

"Baru mendiskusikan perlu adanya evaluasi. Perlu adanya pencermatan yang lebih objektif terhadap Pilkada langsung Selama ini. Terkadang yang banyak duit yang dapat, mungkin dari sisi moral atau kepemimpinan dipertanyakan. Moralnya bagus tidak menang karena tidak punya duit. Ini mesti kita evaluasi, tidak boleh kita diamkan. Yang baik kita teruskan yang tidak baik ini kita perlu benahi," tegasnya.

Meski demikian, dari hasil diskusi itu lanjut Yandri, tidak ada usulan Pilkada langsung dihentikan.

"Belum ada kesimpulan bahwa Pilkada langsung itu tidak boleh, engga. Kita melihat mudarat dan manfaat Pilkada langsung," tegasnya.***

Halaman:

Editor: Maksuni Husen


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah