Network
Menanggapi tuntutan soal kesejahteraan honorer, Soni menegaskan bahwa Pemprov Banten masih menganggarkan untuk gaji honorer pada APBD 2023.
Penganggaran tersebut wujud jaminan Pemprov Banten dalam memastikan kesejahteraan honorer."Masih menganggarkan," katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Soni juga meminta BKD Banten terus menyampaikan ke BKN dan meminta agar honorer yang dikecualikan tetap bisa masuk dalam pendataan di BKN.
"Pemerintah Provinsi Banten melakukan koordinasi dan dengan pemerintah pusat dalam hal ini BKN dan Menpan RB," pintanya.
Baca Juga: Seluruh Honorer dan PPPK Diangkat Jadi ASN, Salah Satu Skenario yang Dikatakan Menpan RB
Kepala BKD Banten Nana Supiana menegaskan, pihaknya terus melakukan upaya komunikasi dengan BKN mengenai honorer yang dikecualikan untuk tetap bisa masuk ke data BKN.
"Sampai akhir Oktober ini pendataan terus dilakukan. Semua data akan dikirim ke pusat, nanti gimana pusat, karena pusat yang punya kewenangan," katanya.
Nana juga meyakinkan tidak ada rekrut honorer yang baru. Bahkan jika ada perangkat daerah yang rekrut honorer baru terancam pidana.
"Ancamannya pidana plus sanksi administrasi," tegasnya.***
