Network
KABAR BANTEN. - Rencana Penjabat (Pj). Gubernur Banten Al Muktabar soal perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ditentang banyak Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten. Bahkan dari Fraksi Partai Golkar menolak rencana tersebut.
Penolakan disampaikan Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Banten Mukhsinin dalam rapat paripurna pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap penyampaian nota pengantar Gubernur mengenai Raperda Usul Gubernur tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Banten, Rabu 16 November 2022.
Diakhir penyampaian kritisnya terhadap rencana Pj. Gubernur Banten Al Muktabar untuk merampingkan OPD. Secara tegas Mukhsinin menegaskan Fraksi Golkar DPRD Banten menolak."Fraksi Partai Golkar menolak," ujar Mukhsinin.
Terhadap Raperda Usul Gubernur tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Banten yang didalamnya berkaitan dengan Perampingan OPD, juga sudah dikaji oleh Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Banten.
Baca Juga: Tiga OPD Pemprov Banten Selamat dari Penggabungan, Terungkap Alasannya
"Sudah dikaji secara mendalam gimana nanti dampaknya ketika perubahan SOTK itu terhadap kepegawaian. Lalu jangan sampai kita timbul kegaduhan yang mengakibatkan merugikan banyak pihak," ujar Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD Banten Heri Handoko.
Selain itu, Heri juga menyoroti dampak kemungkinan yang bakal terjadi terhadap program dan APBD 2023 yang sedang dibahas.
"Lalu bagaimana ketika mengatasi dampak perubahan OPD terhadap pelaksana program dalam APBD nantinya. Sedangkan dalam proses penyusunan APBD inikan berdasarkan struktur organisasi OPD," katanya.
Terlebih dari itu, Pemerintah Provinsi Banten sudah membangun gedung baru untuk OPD. Dengan demikian, rencana perampingan OPD menurutnya tidak singkron dengan ketersediaan gedung yang ada dan saat ini ditempati OPD.
