Network
Al Muktabar meminta para kepala OPD segera ditindaklanjuti DPA itu dengan menuangkannya dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
Sehingga dapat melihat hasil capaian kinerja tersebut."Sehingga kita dapat melihat capaiannya secara efektif, akuntabel, dan transparan," katanya.
Dalam penyerahan DPA itu, ada Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 bersama seluruh Kepala OPD di Lingkungan Pemprov Banten.
Baca Juga: Benarkah Perppu Cipta Kerja Menghapus Cuti Melahirkan dan Haid? Berikut Penjelasannya
Ditegaskan Al Muktabar bahwa pelayanan dasar yakni kesehatan, pendidikan dan infrastruktur masih menjadi agenda prioritas Pemprov Banten tahun 2023.
"Layanan dasar itu terukur dari kesehatan, pendidikan dan infrastruktur. Serta satu titik yang ingin kita kejar yaitu penanganan kemiskinan ekstrim, stunting, dan gizi buruk. Itu yang akan kita sasar bersama-sama. Kita akan bersama-sama mengawal percepatan pembangunan di Provinsi Banten," tegasnya.
Untuk diketahui, berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 53 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD TA 2023 dituangkan lebih lanjut dalam DPA SKPD sejumlah 612 dokumen.
Wakil Ketua DPRD Banten Budi Prajogo mengatakan, pengesahan APBD 2023 dilaksanakan tepat waktu. Politik PKS Banten itu juga berharap, para kepala OPD bisa menggunakan anggaran sesuai dengan yang direncanakan.
"Tentu kami di DPRD berharap, OPD bisa melaksanakan perencanaan dengan baik sesuai dengan perencanaan penggunaan APBD 2023, dengan memperhatikan output. Kami juga berapan serapan anggaran juga bisa maksimal," katanya.
