Network
Bagi PPS yang dilantik tersebut, mereka diminta bekerja secara profesional, menjaga integritas, netralitas dan independensi.
Kemudian juga bersikap parsialitas, sebab PPS harus melayani semua stakeholder.
"Kita sebagai penyelenggara KPU adalah melayani. Jadi semua kita layani dan kita harus tunjukkan bahwa sebagai penyelenggara harus menyukseskan pemilu 2024 dengan baik," katanya.
Ia mengatakan untuk pantarlih tidak dibuka secara umum namun menjadi tugas dan wewenang PPS untuk membentuknya. Tugas pantarlih sendiri untuk melakukan pendataan mengingat saat ini data pemilih dari Kemendagri sudah turun.
"Maka kita akan terjun ke lapangan jangan sampai ada data pemilih yang sudah meninggal muncul ini tugas pantarlih di lapangan untuk memastikan," ucapnya.
Baca Juga: 10 Bakal Calon DPD RI Serahkan Perbaikan Syarat Dukungan ke KPU Banten
Abidin mengatakan, PPS bekerja selama 16 bulan sama dengan PPK. Ketua KPPS akan mendapatkan honor Rp1,5 juta sedangkan anggota hanya Rp1,3 juta.
Sehingga dengan besarnya honor tersebut tak heran proses pendaftar PPS banyak peminat.
Abidin mengatakan, dalam rekrutmen PPS sendiri tidak hanya hasil CAT yang dilihat namun juga diperdalam terkait integritas dan netralitas melalui wawancara.
Jika kedapatan anggota PPS tidak netral maka akan langsung dipecat dan diambil nomor urut empat untuk menggantikan.
