Network
BOS belum tertib
Bukan hanya bagi Pemprov Banten, BPK juga menemukan permasalahan yang perlu diperhatikan kabupaten/kota. Pertama, pengelolaan dana BOS pada Dinas Pendidikan kabupaten/kota belum tertib.
Ditunjukkan dengan rekening penerima dana BOS belum ditetapkan oleh kepala daerah, belum seluruh kabupaten/kota memiliki BOS untuk pengelolaan dana BOS dan pelaksanaan pelaporan pertanggungjawaban sekolah kepada dinas belum tertib. "Serta Dinas Pendidikan belum sepenuhnya melakukan monitoring atas penggunaan dana BOS," ujarnya.
Kedua, piutang pajak belum berdasarkan pada data pendukung rincian piutang yang akurat, sehingga berpotensi sulit tertagih dan piutang tidak menggambarkan net realize value.
Ketiga, pengelolaan dan penatausahaan aset tetap belum memadai sehingga berdampak pada penyajian aset yang belum menggambarkan kondisi sebenarnya.
"Hal tersebut disebabkan pemerintah kabupaten/kota belum memiliki sistem informasi (aplikasi) yang andal untuk mencatat aset dan menghitung penyusutannya, dan hanya terhadap peraturan perundang-undangan dalam merealisasikan anggaran belanja barang," ucapnya.
Keempat, ketidakpatuhan dan jasa serta belanja modal sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran dan pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak pekerjaan yang merugikan keuangan daerah.
"Pasal 20 Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, mewajibkan setiap pejabat terkait untuk menindaklaniuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan BPK. Jawaban atau penjelasan tentang tindak lanjut rekomendasi BPK disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari sejak laporan diterima," tuturnya.
Klaim makin baik
Gubernur Banten Wahidin Halim mengaku bersyukur atas WTP yang kembali diperoleh Pemprov Banten. "Kalau kita bisa memenuhi syarat opini WTP, berarti kerja, tata kelola keuangan semakin baik, terus kinerja SKPD semakin baik," ujarnya.
