Network
TANGERANG, (KB).- Aparat kepolisian disiagakan untuk mengamankan wilayah terkait sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang digelar di Mahkamah Konstusi, Jumat (14/6/2019) hari ini. Pengamanan tersebut sebagai antisipasi massa yang hendak ke Jakarta menghadiri sidang di MK.
Kapolresta Tangerang, Kombes Pol Sabilul Alif, mengatakan persiapan pengamanan telah dilakukan dan langkah antisipasi termasuk pada titik kumpul massa di stasiun kereta api. Apel konsolidasi, juga digelar untuk memastikan kesiapan personel dan kelengkapan sarana dan prasarana Polri beserta unsur terkait, sebelum diterjunkan ke lapangan dalam rangka pengamanan.
Menurut dia, sidang PHPU itu merupakan bagian integral dari tahapan pemilu 2019 dan demokrasi memang memberikan ruang kebebasan. Namun kebebasan yang dimaksud bukanlah kebebasan absolut atau kebebasan yang tanpa batas.
Sedangkan antisipasi dan tindakan yang dilakukan selama dalam koridor hukum bukanlah pengekangan atau perampasan hak atas kebebasan."Tindakan anarkistis berujung kerusuhan bukanlah bagian dari kebebasan yang harus dilindungi," kata Kombes Pol Sabilul Alif, Kamis (13/6/2019).
Bahkan kerusuhan anarkis merupakan tindak kejahatan yang harus diberi tindakan tegas karena pengamanan sejatinya difokuskan pada keamanan dan keselamatan masyarakat luas. Dia menjelaskan peristiwa kerusuhan 21 dan 22 Mei 2019 di Bawaslu Jakarta harus dijadikan sebagai pelajaran.
Demikian pula peristiwa seperti itu jangan sampai terulang atau menjalar ke daerah serta jangan sampai terjadi lagi gesekkan baik dengan aparat atau antarmasyarakat. Demi keamanan, maka diperintahkan untuk melarang peredaran petasan dan kembang api.
Pihaknya mengelar operasi dan penyitaan sebagai antisipasi agar petasan dan kembang api tidak digunakan untuk tujuan-tujuan anarkistis. Sabilul juga meminta kepada jajarannya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak ke Jakarta dengan tujuan mengikuti aksi. Hal tersebut bukan pembatasan melainkan usaha menjaga keselamatan dan keamanan serta menjaga marwah lembaga peradilan.
Sementara itu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan telah disiapkan personel gabungan dari Polri dan TNI untuk melakukan pengamanan sidang di MK nanti. Bahkan, Tito memerintahkan agar personel kepolisian dari daerah juga disiagakan. "Mereka standby sesuai kebutuhan dan perkiraan cepat intelijen kami lakukan setiap hari untuk melihat apakah ada gerakan massa," jelas Tito.
Supaya tidak terjadi kericuhan seperti pada 21-22 Mei di Bawaslu, petugas akan melarang massa menyampaikan pendapat yang dapat mengganggu ketertiban umum. Apalagi, di sekitar Gedung MK merupakan kawasan yang ramai dilalui masyarakat.
